Selasa, 23 November 2021
Jumat, 19 November 2021
Senin, 01 November 2021
Penguatan Jati Diri Keindonesiaan | Sejarah Indonesia Kelas 11
Sumpah Pemuda memiliki makna strategis
dalam rangkaian untuk mengembangkan rasa persatuan dan proses penguatan jati
diri bangsa, bangsa Indonesia. Karena hal yang sangat menonjol, setelah
terjadinya Sumpah Pemuda, organisasi-organisasi dan partai yang ada secara
tegas mendasarkan jiwa dan semangat keindonesiaan. Partai atau organisasi
politik yang belum mencantumkan namanya dengan kata Indonesia, mulai
menambahkan nama Indonesia. Penguatan jati diri keindonesiaan ini sebagai
implikasi dari Sumpah Pemuda.
1. Politik untuk Kesejahteraan dan Kejayaan
Perlu
dipahami bahwa dengan berkembangnya organisasi di kalangan pemuda juga diikuti
oleh berkembangnya organisasi wanita atau perempuan di Indonesia. Pada tahun
1912 berdiri organisasi perempuan yang pertama yakni Putri Mardika di Jakarta
Organisasi itu bertujuan untuk membantu bimbingan dan penerangan pada gadis
bumiputera dalam menuntut pelajaran dan mengemukakan pendapat di muka umum,
serta memperbaiki hidup wanita sebagal manusia yang mulia. Berbagai aktivitas
dilakukan oleh organisasi itu, terutama memberikan beasiswa untuk menunjang
pendidikan dan menerbitkan majalah wanita Putri Mardika.
Beberapa
tokoh yang pernah duduk dalam kepengurusan Putri Mardika, yaitu Sabaruddin, R.A
Sutinah, Joyo Pranoto, Rr. Rukmini, dan Sadikun Tondokusumo Kartini Fonds, didirikan
atas usaha Ny. C. Th. Van Deventer, seorang penasehat Politik Etis. Perkumpulan
itu didirikan pada 1912 dengan tujuan untuk mendirikan sekolah Kartini. Setelah
itu, muncul dan berkembang organisasi perempuan di berbagai daerah, juga
organisasi-organisasi perempuan sebagai bagian dari organisasi yang sudah ada,
seperti organisasi wanita di Muhammadiyah, organisasi wanita di Taman Siswa,
organisasi perempuan di BU, dan begitu seterusnya.
Berkembangnya
berbagai organ wanita tersebut mendorong pergerakan warita untuk lebih berperan
untuk meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan Wanita yang mengeram pendidikan
juga semakin banyak Dengan demikian wawasan mereka juga semakin berkembang
untuk memberi dukungan terhadap organisasi-orgarinau pergerakan pada umumnya.
Diadakannya
Kongres Pemuda yang kemudian melahirkan Sumpah Pemuda tersebut nampaknya ikut
menyemangati perjuangan organisasi pergerakan perempuan di Indonesia Seide
dengan pelaksanaan Kongres Pemuda itu kemudian organisasi-organisasi wanita yang
telah berkembang di berbaga daerah di Indonsia itu mengadakan Kongres Perempuan
Indonesia pada 22-25 Desember 1928, di Pendopo Joyodipuro, yang dipimpin oleh
Ny RA Sukanto. Kongres itu diprakarsai oleh Ny. Sukoto, Ny Hajar Dewantara, dan
Nn. Suyatin. Kongres itu bertujuan untuk menjalin persatuan di antara
perkumpulan wanita, dan memajukan wanita. Dalam Kongres Perempuan Indonesia I
itu dihadin oleh 30 organisasi wanita Kongres Perempuan Indonesia I itu
merupakan bagian penting bagi Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia. Untuk
mengenang sejarah kongres perempuan maka setiap tanggal 22 Desember diperingati
sebagai Hari ibu di Indonesia.
Kongres Perempuan I, 22-25 Desember 1928 |
Pada
perkembangan selanjutnya organisasi itu berubah nama sebagai Persenkatan
Perhimpunan istri Indonesia (PPPD). Perjuangan organisasi itu semakin kuat
dengan didirikannya isteri Sedar dan Istri Indonesia, Isteri Sedar didirikan
oleh Suwarni Pringgodigdo (1930) di Bandung Organisasi itu bertujuan
meningkatkan kesadaran wanita Indonesia untuk memperkokoh cita-cita Indonesia Merdeka
Organisasi ini sejalan dengan PNI, yang menolak poligami. Selanjutnya Istri
Indonesia didirikan 1932. Organisasi itu didirikan berdasarkan nasionalisme dan
demokrasi. Tujuan Istri Indonesia adalah mencapai Indonesia Raya dan bersikap
kooperatif terhadap pemerintah Belanda. Tokoh-tokoh organisasi itu adalah Ny
Sunaryo Mangunpuspito dan Maria Ulfah Santoso: Kongres Perempuan I dan juga
semakin meningkatnya gerakan organisasi wanita telah ikut mendorong bagi
kemajuan perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kejayaan: Kejayaan ini
dalam rangka menuju cita-cita kemerdekaan.
2. Pemuda yang Berpolitik
Seperti
telah dijelaskan bahwa pada tahun 1931 secara resmi telah berdiri organisasi
pemuda hasil fusi yang bernama Indonesia Muda. Mereka para anggota penuh
semangat untuk memperjuangakan Indonesia Bersatu, Indonesia yang merdeka.
Pada
mulanya perkumpulan Indonesia Muda tidak diperbolehkan terlibat dalam politik.
Tekanan pemerintah terhadap larangan berpolitik mendorong anggota Indonesia
Muda untuk mendirikan perkumpulan lain, bahkan tersebar di berbagai organisasi
politik atau golongan yang ada. Pada 1931, orang-orang PNI Baru di Malang
mendirikan Suluh Pemuda Indonesia yang bercorak Marhaen Partindo di Yogyakarta
mendirikan Persatuan Pemuda Rakyat Indonesia (Perpri). Dari perkumpulan Islam
misalnya, berdiri JIB bagian keputrian, Pemuda Muslim Indonesia, Pemuda
Muhammadiyah. Pemuda Perserikatan Ulama, Pemuda Persatuan Islam, dan Anshor NU.
Dari pemuda Kristen misalnya, lahir Persatuan Pergerakan Pemuda Kristen,
sementara pemuda Katholik melahirkan Mudo Katholik dari partai politik Suluh
Pemuda Indonesia, barisan Pemuda Gerindo, Jajasan Obor Pasundan Perkumpulan
lainnya seperti, Taman Siswa, Persatuan Pemuda. Teknik, Persatuan Putri
Cirebon, Kebangunan Sulawesi, dan Minangkabau. Di dalam organisasi ini para
pemuda dapat bersentuhan dengan kegiatan politik sesuai dengan dinamika
organisasi induknya.
Dalam
gerakannya para pemuda juga melakukan kegiatan kepanduan Kepanduan itu berasal
dari kepanduan Jong Java, Pemuda Sumatera, dan organisasi pemuda lainnya. Di
samping itu juga berdiri kepanduan berdasarkan kebangsaan dan keagamaan,
seperti Natipy, Hizbul Wathon, Siap, dan Kepanduan Rakyat Indonesia.
Kepanduan
itu mengambil azas dari kepanduan dunia, yang berisi tentang memberikan
pelajaran dalam bentuk segala permainan dan kecakapan pandu, untuk meningkatkan
kesehatan para pemuda. Dalam kegiatan kepanduan ini para pemuda dengan payung
kegiatan kesehatan bisa dikaitkan dengan pembinaan disiplin seperti baris-berbaris.
Dari kegiatan ini dapat ditumbuhkan semangat termasuk kemudian semangat
patriotisme dan nasionalisme, atau cinta tanah air seperti yang dikembangkan di
lingkungan Hizbul Wathon.
3. Nasionalisme yang Revolusioner
Sebagai
seorang terpelajar Sukarno, muncul sebagai seorang pemuda cerdas yang memimpin
pergerakan nasional baru. la mendirikan partai dengan nama Partai Nasional
Indonesia (4 Juli 1927). Partai itu bersifat revolusioner, sebelumnya partal
itu bernama Algeemene Studie Club. Sukarno memimpin partal itu hingga Desember
1929. Jumlah anggotanya hingga saat itu mencapai 1000 orang.
Sukarno
juga turut serta memprakarsal berdirinya Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan
Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) pada 1927. Pada 28 Oktober 1928 organisasi
ini ikut menyatakan ikrar tentang tanah air yang satu, berbangsa satu, dan
berbahasa satu, yaitu Indonesia, Pernyataan Sumpah Pemuda itu membawa dampak
luas pada masyarakat untuk menumbuhkan nasionalisme yang kuat. Di daerah-daerah
munculnya nasionalisme yang digerakkan oleh tradisi dan agama. Mereka
terinspirasi oleh para pemimpin pergerakan nasional yang ada di Jakarta.
Logo PNI di dinding saat pelaksanaan kongres |
Oleh
karena itu, perlawanan terhadap kekuasaan kolonial pada masa pergerakan banyak
berbasis pada masalah perkumpulan agama. Di pihak lain, karena gerakan
gerakannya yang cenderung keras, komunis merupakan target langsung dari
pemerintah Belanda Namun demikian, Belanda tidak dapat mempertahankan kekuasaan
mereka di daerah-daerah yang berbasis komunis. Pada saat itu semangat untuk
memerangi imperialisme dan kolonialis begitu kuat di lingkungan pengikut
pengikut PKI. Pengikut Tan Malaka masih terus dapat mempertahankan kerangka
struktur yang biasanya dilakukan melalui kontak pribadi di desa desa atau
bekerja sama dengan organisasi-organisasi agama lainnya.
Sementara
itu Partai Nasional Indonesia (PNI) terus menggelorakan program program
perjuangan. Kritik tajam terhadap kekejaman kolonialisme dan imperialis terus
dilancarkan. Oleh karena itu, PNI di bawah pimpinan Ir. Sukarno terus mendapat
tekanan dari Belanda Sukarno sebagai pimpinan PNI karena aksi-aksi yang dengan
radikal terhadap pemerintah Belanda, akhirnya ditangkap dan diadili. Menjelang
vonis pengadilan dijatuhkan, Sukarno sempat mengucapkan pidato pembelaan untuk
membakar semangat para pejuang. Pidato pembelaan itulah yang kemudian dibukukan
dengan judul: "Indonesia Menggugat".
Pidato
pembelaan Bung Karno yang kemudian diberi judul Indonesia Menggugat itu telah
ikut membangun kesadaran tentang dampak penjajahan dan imperialisme modern yang
akan membawa kesengsaraan dan penderitaan rakyat. Oleh karena itu, setiap
organisasi dan partai yang berjiwa kemerdekaan akan menolak dan melakukan
perlawanan terhadap kekejaman penjajah dan Imperialisme (baca: Indonesia
Menggugat. Pidato Bung Karno tentang Indonesia Menggugat itu telah ikut
mendorong terjadinya penguatan kesadaran sebagai bangsa yang harus merdeka.
Pidato
pembelaan Bung karno yang cukup kritis dan keras untuk tidak mempengaruhi
pendirian hakim Putusan pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman kurungan kepada
Sukarno: la ditahan di Penjara Sukamiskin selama empat tahun terhitung Desember
1930. Selama Sukarno menjalani masa penahanannya PNI pecah menjadi dua, Partai
Indonesia (Partindo) dipimpin oleh Sartono dan Pendidikan Nasional Indonesia
Baru dipimpin oleh Mohammad Hatta dan Syahrir. Setelah bebas Sukarno masuk
dalam Partai Indonesia.
Partai
Indonesia pimpinan Sukamo lebih menekankan pada mobilisasi massa, sedangkan
Hatta dan Sjahrir lebih menekankan pada organisasi kader yang akan menentang
tekanan pemerintah kolonial Belanda dengan keras dan lebih menanamkan pemahaman
ide nasionalisme. Namun demikian, kedua strategi politik itu belum mencapai
hasil yang maksimal. Akhirnya, ketiga tokoh itu ditangkap dan diasingkan oleh
Belanda dan ditahan serta diasingkan pada 1933. Kedua organisasi yang didirikan
oleh ketiga tokoh itupun dibubarkan oleh pemerintah kolonial.
Foto Soekarno dan kawan-kawan di depan gedung pengadilan di Bandung |
Sukarno dengan ide-ide nasionalisme itu memang terus diawasi. Selepas dari penjara Sukamiskin kemudian diasingkan ke Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur. la ditempatkan di sebuah rumah (konon rumah ini milik Haji Abdullah). Bersama keluarganya, Sukarno selama empat tahun (1934-1938) diisolasi dijauhkan dari dinamika perjuangan kebangsaan Tetapi ide dan semangat nasionalismenya tidak pernah padam: Dikisahkan di pengasingan itu Sukarno sering merenung di bawah pohon sukun yang ada di dekat rumah itu. Kebetulan pohon sukun itu bercabang lima. la merenungkan nilai-nilai luhur yang ada dalam kehidupan Bangsa Indonesi sejak zaman Praaksara. Nilai-nilai itulah yang kemudian dirumuskan menjadi nilai-nilai dalam Pancasila Menurut Cindy Adam. Sukarno memberi nama Pancasila itu karena terinspirasi dengan pohon sukun yang bercabang lima dan daun sukun yang memiliki lima sirip kanan, kiri, dan tengah. Sukarno ternyata tidak hanya diisolasi, sebagai tahanan pemerintah, Sukarno justru masih harus berjuang untuk menghidupi anggota keluarganya. Inilah perjuangan dan pengorbanan yang harus dilakukan Sukarno di pengasingan.
4. Volksraad: Wahana Perjuangan
Sementara
Sukarno dan beberapa tokoh lain ditahan, organisasi pergerakan untuk menentang
Belanda terus berjalan. Kelompok yang beraliran Maris mendirikan Gerakan Rakjat
Indonesia (Gerindo) di bawah kepemimpinan Amir Sjarifuddin dan A.K. Gani.
Partai ini cenderung menampakkan faham fasisme Internasional. DI Sumatera
Timur, PNI, PKI, Permi, dan Partindo pemimpinnya berasal dari
organisasi-organisasi radikal dari tahun-tahun sebelumnya, Gerindo sebagai
partai yang berpaham marxis lebih menunjukkan sikap anti kolonialisme,
anti-Eropa dan antikapitalisme. Desakan-desakan untuk kemerdekaan nasional
sangat kuat dan radikal. Organisasi itu juga tidak sepaham dengan sistem
feodalisme, nasionalisasi perusahaan-perusahaan kapital dan restorasi hak-hak
tanah pribumi.
Sementara
itu, Gabungan Politik Indonesia (GAPI) didirikan pada tahun 1939 Tokoh pendiri
GAPI adalah Muhammad Husni Thamrin. Dalam gabungan itu, Gerindo berada dalam
satu arah dengan Parindra yang dipimpin oleh Thamrin dan sebelumnya oleh
Sutomo. Parindra adalah partai politik Indonesia yang paling berpengaruh di
Hindia, karena keberhasilannya dalam pemilihan di volksraad. Thamrin kemudian
memimpin front Indonesia bersatu di dalam Volksraad yang disebut Fraksi
Nasional.
Pada
akhir tahun 1929, pimpinan PNI ditangkap. Untuk melanjutkan perjuangan maka
dibentuklah fraksi baru dalam volksraad yang bernama Fraksi Nasional, pada
Januari 1930 di Jakarta Fraksi itu diketuai oleh Muhammad Husni Thamrin yang
beranggotakan sepuluh orang yang berasal dari Jawa, Sumatera, dan Kalimantan
Tujuan organisasi itu adalah menjamin kemerdekaan Indonesia dalam waktu yang
sesingkat-singkatnya.
Penangkapan
pimpinan PNI menjadi pembicaraan di kalangan Fraksi Nasional. Mereka mengecam
tindakan pemerintah terhadap ketidakadilan yang diterapkan terhadap gerakan
yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, Atas usulan Fraksi Nasional itu volksraad
meninjau ulang kebijakan pemerintah kolonial. Pemerintah kemudian mengusulkan
perkara yang dituduhkan kepada para pemimpin ke pengadilan tinggi, bukan
pengadilan negeri. Akan tetapi permintaan itu ditolak, karena masalah itu
menyangkut masalah perbuatan pidana, bukan masalah pelanggaran politik.
Jelaslah bahwa gerakan yang dilakukan oleh kaum pergerakan dianggap sebagai
kejahatan yang mengganggu keamanan bukan sebagai gerakan politik.
Fraksi
Nasional juga menolak usulan pemerintah untuk memperkuat pertahanan yang dapat
menghabiskan biaya yang besar. Ini berarti menambah kesengsaraan rakyat karena
situasi ekonomi saat itu sedang mengalami depresi. Menurut Fraksi Nasional
lebih baik biaya itu digunakan untuk meningkatkan kesejateraan rakyat.
Sementara pengawasan dalam bidang politik semakin diperketat dengan adanya
bermacam-macam larangan seperti larangan berkumpul, pembredelan surat kabar,
dan propaganda Fraksi Nasional juga mendorong anggotanya untuk lebih berperan
dalam Volksraad. Para nasionalis di Volksraad diminta untuk bersikap
nonkooperasi.
Meskipun
aspirasi masyarakat sudah mendapat tempat, melalui perjuangan yang bersikap
moderat dalam perjuangannya, rasa tidak puas terhadap pemerintah terus
berkembang Kericuhan sempat muncul dengan adanya Petisi Sutardjo pada 15 Juli
1936, dalam sidang Volksraad. Petisi itu menyuarakan tentang kurang giatnya
pergerakan nasional dalam pergerakan yang disebabkan oleh tidak adanya saling
pengertian dari pihak pemerintah. Situasi politik dunia saat itu, yaitu sedang
berkembangnya naziisme dan fasisisme seharusnya membuat pemerintah waspada
melihat bahaya yang mungkin mengancam Indonesia, sehingga perlu mempererat
hubungan dengan Pergerakan Nasional Indonesia.
Sutardjo
Kartohadikusumo, yang saat itu sebagai ketua Persatuan Pegawai Bestuur/Pamong
Praja Bumi Putera dan wakil dari organisasi itu di Volksraad, mendapat dukungan
dan beberapa wakil golongan dan daerah dari Volksraad mengusulkan diadakan suatu
musyawarah antara wakil Indonesia dan Kerajaan Belanda untuk menentukan masa
depan bangsa Indonesia yang dapat berdiri sendiri meskipun dalam ruang
lingkungan Kerajaan Belanda Petisi itu melahirkan pro dan kontra, baik di
kalangan Indonesia dan Belanda.
Petisi
itu mendapat persetujuan mayoritas dari anggota Volksraad, selanjutnya
disampaikan pada pemerintah kerajaan dan parlemen Belanda. Partai Nasional saat
itu memperingatkan para pendukung petisi, bahwa tindakan yang diambil itu tidak
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, seperti Volksraad sehingga usaha itu
sia-sia belaka. Pendukung petisi itu tidak menghiraukan peringatan itu, bahkan
membentuk suatu komite agar petisi itu mendapat dukungan luas di kalangan
rakyat. Kondisi itu tidak hanya bergerak di Indonesia saja, bahkan hingga ke
negeri Belanda, sehingga menyetujui petisi itu.
Petisi
itu tanpa melalui perdebatan ditolak oleh pemerintah Belanda pada 16 November
1938. Alasan penolakan petisi adalah Indonesia belum siap untuk memikul
tanggungjawab memerintah diri sendiri. Bangsa Indonesia juga dinilai belum
mampu untuk berdiri apalagi menjadi negara yang merdeka. Cara penolakan yang
tanpa perdebatan di parlemen mengecewakan pihak pergerakan nasional, meskipun
pihak yang ditolak sesungguhnya telah menduga sebelumnya. Realitas itu
menunjukkan bahwa tuntutan rakyat Indonesia tidak dibicarakan secara terbuka di
parlemen.
a. Partai Indonesia Raya (Parindra)
Partai
Indonesia Raya didirikan di Solo pada Desember 1935. Partal ini merupakan
gabungan dari dua organisasi yang berfusi yaitu BU dan PBL Sebagai ketuanya
dipilih dr. Sutomo Tujuan partai adalah mencapai Indonesia Raya dan mulia yang
hakekatnya mencapai Indonesia merdeka.
DI
Jawa anggota Parindra banyak berasal dari petani, mereka kemudian disebut
dengan kaum kromo. Di daerah lain masuk kaum Betawi, Serikat Sumatera, dan
Sarikat Selebes. Partai ini adalah yang mengajukan petisi Sutardjo yang
ditandatangani oleh Sutardjo, penandatanganan pertama, yang lainnya J. Kasimo,
dr. Sam Ratulangi, Datuk Tumenggung, Kwo Kwat Tiong, dan Alatas.
b. Gabungan Politik Indonesia (GAPI)
Kegagalan
Petisi Sutardjo mendorong gagasan untuk menggabungan organisasi politik dalam
suatu bentuk federasi Gabungan Politik Indonesia (GAP) itu diketuai oleh Muh.
Husni Thamrin. Pimpinan lainnya adalah Mr. Amir Syarifuddin, dan Abikusno
Tjokrosuyoso Alasan lain dibentuknya GAPI adalah adanya situasi internasional
akibat meningkatnya pengaruh fasisme. Juga sikap pemerintah yang kurang
memperhatikan kepentingan Bangsa Indonesia. Kemenangan dan kemajuan yang
diperoleh negara fasis yaitu, Jepang, Jerman, Italia tidak menggembirakan
Indonesia. Karena itu pers Indonesia menyerukan untuk menyusun kembali barisan
dalam suatu wadah persatuan berupa "konsentrasi nasional".
Parindra
berpendapat pentingnya untuk perjuangan ke dalam, yaitu menyadarkan dan
menggerakkan rakyat untuk memperoleh suatu pemerintahan sendiri, serta
menyadarkan pemerintah Belanda akan cita cita bangsa Indonesia. Juga mengadakan
perubahan pendekatan dengan organisasi-organisasi politik untuk membicarakan
masa depan Bangsa Indonesia. Pada 21 Mel 1939, dalam rapat pendirian
konsentrasi nasional di Jakarta berhasil didirikan suatu organisasi yang
merupakan kerja sama partai politik nasional di Jakarta yang diberi nama Gabungan
Partai Politik Indonesia (GAPI).
Anggaran
Dasar GAPI menyebutkan, bahwa GAPI mempunyai hak untuk menentukan diri sendiri
persatuan nasional dari seluruh bangsa Indonesia dengan berdasarkan kerakyatan
dalam paham politik, ekonomi, sosial, dan persatuan aksi seluruh pergerakan
Indonesia. Dalam konferensi I GAPI (4 Juli 1939) dibicarakan aksi GAPI dengan
semboyan Indonesia berparlemen. GAPI tidak menuntut kemerdekaan penuh, tetapi
suatu parlemen berdasarkan sendi demokrasi.
Untuk
mencapai tujuannya, GAPI menyerukan pada rakyat Indonesia agar didukung oleh
semua lapisan masyarakat. Seruan itu disambut hangat oleh Pers Indonesia. Pada
1939, GAPI mengadakan rapat umum. Tidak kurang dari seratus tempat mengadakan
rapat propaganda tujuan GAPI, sehingga suasana di Indonesia saat itu menyerukan
Indonesia berparlemen. Penyadar, PNI Baru, dan Perkumpulan Kristen Indonesia
tidak sependapat dengan GAPI Mereka berpendapat tidak ada gunanya bersifat
meminta-minta kepada Belanda.
Untuk
mencapai tujuannya, GAPI membentuk Kongres Rakyat Indonesia (KRI). Tujuan
kongres untuk kesempurnaan Indonesia dan cita-citanya, yaitu Indonesia
Berparlemen penuh Keputusan penting lainnya adalah penetapan bendera Merah
Putih dan lagu Indonesia Raya sebagai bendera dan lagu persatuan Indonesia.
Juga penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa rakyat indonesia. Selanjutnya
dibentuk Komite Parlemen Indonesia.
Saat
Jerman menyerbu Polandia, GAPI mengeluarkan Manifest GAP! (20 September 1939).
Isi manifest itu mengajak rakyat Indonesia dan Negeri Belanda untuk bekerja
sama menghadapi bahaya fasisme. Menurut GAPI usaha itu lebih berhasil bila
rakyat Indonesia diberi hak baru dalam urusan pemerintahan, yaitu suatu
pemerintahan dengan parlemen yang dipilih dari, oleh rakyat, dan pemerintah
yang bertanggungjawab kepada parlemen.
Pada
Agustus 1940, saat negeri Belanda dikuasai Jerman dan Indonesia dinyatakan
dalam darurat perang, GAPI kembali mengeluarkan resolusi yang menuntut
diadakannya perubahan ketatanegaraan di Indonesia dengan menggunakan hukum tata
negara dalam masa genting. Isi resolusi adalah mengganti Volksraad dengan
parlemen sejati yang anggotanya dipilih rakyat dan mengubah fungsi kepala
departemen menjadi menteri yang bertanggungjawab kepada parlemen. Bagi rakyat
serta organisasi lainnya yang tidak bergabung dalam GAPI diminta untuk
mendukung GAPL Resolusi itu dikirimkan ke gubernur jenderal, Volksraad, Ratu
Wuhelmina, dan kabinet Belanda di London.
Aksi
gigih yang dilakukan itu menghasilkan persetujuan pemerintah. Pada 14 September
1940 dibentuk Commissie tot besudeering van staatsrechterke Hervormigen Komisi
itu dikenal dengan komisi Visman, karena diketuai oleh D. Visman. Pembentukan
komisi itu tidak mendapat sambutan baik dari Volksraad maupun dari GAPI
sendiri. Ketidaksetujuan itu didasarkan dari pengalaman sebelumnya, bahwa
pembentukan komisi tidak menghasilkan perbaikan nasib rakyat seperti yang
diinginkan. Untuk menghindar ketidaksamaan pendapat dalam menghadapi komisi
Visman, GAPI meminta anggota-anggotanya untuk tidak memberikan pendapatnya
sendiri sendiri Sikap GAPI menjadi lunak ketika menerima undangan secara resmi
dari komisi Visman. Sementara itu Volksraad mengajukan suatu mosi yang lebih
ringan dengan mengajak kerja sama pemimpin Indonesia dan pemerintah Belanda.
Pertemuan
wakil GAPI dengan komisi Visman pada 14 Februari 1941 di Gedung Raad van Indie,
di Jakarta tidak menghasilkan hal baru. Pertemuan itu hanya menambahkan
kekecewaan pada kalangan pergerakan sehingga ada anggapan GAPI tidak radikal
lagi.
5. Tamatnya Kemaharajaan
Belanda
Ratusan
tahun sudah Belanda membangun kemaharajaan di Kepulauan Indonesia, di tanah
Hindia Belanda. Secara interen pejuang dan para pemuda yang kemudian berpolitik
untuk mewujudkan persatuan guna melawan penjajahan. Roda kebangsaan digerakkan
untuk melawan ganasnya roda kolonialisme dan imperialisme. Tetapi tampaknya
roda kolonialisme dan imperialisme itu masih cukup kokoh. Tetapi para pejuang
dan intelek muda kita tidak pernah putus asa. Roda kebangsaan terus digerakkan
di berbagai penjuru yang dipandang memungkinkan untuk mendapatkan kebebasan
termasuk melalui Volksraad.
Kebijakan
politik etis telah diterapkan sebagai pengaman dari sebuah pertanggungjawaban
pemerintah kolonial terhadap negeri jajahan yang rakyatnya sudah lama dibuat
menderita. Pintu pendidikan dan politik bagi kaum bumiputera, dibuka untuk
memberi kesempatan para pejuang kita untuk mengekspresikan strategi
perjuangannya secara lebih demokratis, berbeda dari perjuangan masa-masa
sebelumnya. Tetapi semua ini tidak dapat berjalan cepat sebagaimana harapan
para pejuang pergerakan kebangsaan. Kekuatan kolonialisme dan imperialisme
Belanda tampak masih mampu mengontrol para pejuang kita. Masuknya bumiputera
sebagai anggota Volksraad bukan berarti kaum bumiputera diberi hak penuh untuk
menyuarakan pendapatnya. Namun setidaknya Volksraad sudah memberikan peluang
para wakil Hindia, yang membukakan wawasan mereka perlunya persatuan untuk
melakukan gerakan nasional dalam melawan dominasi kolonialisme dan imperialisme
Belanda.
Di
tengah-tengah roda pergerakan kebangsaan bergesekan dan beradu dengan roda
kolonialisme dan imperialisme, Tuhan Yang Maha Kuasa, telah membuat skenario
baru, yakni berkobarnya Perang Dunia II. Perang itu pun dengan cepat menjalar
ke Indonesia yang ditandai dengan datangnya tentara Jepang yang kemudian ikut
menyudahi kemaharajaan Belanda di Indonesia.
Setelah mempelajari materi berikut, silakan jawab pertanyaan berikut di kolom komentar ya, "Tunjukkan secara kritis kaitan antara Sumpah Pemuda dengan penguatan jati diri keindonesiaan?"
Kamis, 28 Oktober 2021
Download Media Pembelajaran Interaktif Sumpah Pemuda | Sejarah Indonesia kelas 11
Terima kasih telah berkunjung di Historia Studies Club, silakan download media pembelajaran interaktif materi Sumpah Pemuda dan Maknanya bagi Kehidupan Bangsa Indonesia yang memuat materi, dan latihan soal.
setelah berhasil silakan install di android dan pastikan berikan akses untuk install apk.
semoga bermanfaat
Selasa, 12 Oktober 2021
Mengevaluasi Nilai-Nilai Sumpah Pemuda dan Maknanya bagi Kehidupan Kebangsaan Indonesia Masa Kini | Sejarah Indonesia kelas 11
Selasa, 28 September 2021
Latihan Soal Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Liberal 1950-1959 | Kd. 3.3 Sejarah Indonesia kelas 12
Perkembangan Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Liberal, silakan pelajari materi berikut:
Silakan mulai mengerjakan latihan soal Quizizz, isi dengan nama_kelas kemudian screenshot skor dan lampirkan di Google Classroom.
LATIHAN SOAL QUIZIZZ DEMOKRASI LIBERAL
Selamat berlatih
Senin, 30 Agustus 2021
Latihan Soal Peran dan Nilai Perjuangan Tokoh Nasional dan Daerah | KD. 3.2 Sejarah Indonesia Kelas 12
Silakan pelajari materi berikut : Peran dan Nilai Perjuangan Tokoh Nasional dan Daerah
selanjutnya mulai latihan soal interaktif Quizizz pada link berikut :
https://quizizz.com/join?gc=25514550
lampirankan screenshot skornya di Google Classroom
Selamat bekerja
Featured Post
Hubungan Manusia dan Sejarah dalam Ruang dan Waktu | KD. 3.1 Sejarah Peminatan kelas X
Manusia dan sejarah tidak dapat dipisahkan. Pentingkah peran manusia dalam sejarah ? bagaimana manusia menjadi penggerak sejarah ? ap...
Postingan Populer
-
A. Kedatangan Jepang ke Indonesia 1. Restorasi Meiji Awal Modernisasi Jepang Pemerintahan Jepang dilaksanakan oleh Shogun Tokugawa ata...
-
sumber : www.pngdownload.id Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu menganalisis sejarah organisasi-organisasi bersifat r...
-
Tujuan pembelajaran yang dikembangkan yaitu siswa mampu berfikir kritis dan k r ea t i f untuk bi s a m engan a l i s i s keh i dup a ...
-
www.intisari.grid.id Munculnya Perang Dingin Setelah Perang Dunia II usai, Amerika Serikat dan Uni Soviet terlibat persaingan yang tid...