Sabtu, 05 Februari 2022

Pendaftaran dan Seleksi Administrasi PPG Dalam Jabatan Tahun 2022

 


Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahun 2022 siap dilaksanakan, berikut informasi pendaftaran dan Seleksi Administrasinya.

SE Pendaftaran dan Seleksi Administrasi PPG Daljab Tahun 2022

Simak juga penjelasan tahapan, skema, struktur program, kuota, persyaratan dan jadwalnya di 


Minggu, 30 Januari 2022

Menganalisis Sifat Pendudukan Jepang dan Respon Bangsa Indonesia | Sejarah Indonesia Kelas 11


 A. Kedatangan Jepang ke Indonesia

1. Restorasi Meiji Awal Modernisasi Jepang

Pemerintahan Jepang dilaksanakan oleh Shogun Tokugawa atau Keshogunan Edo (Edo Bakufu) yang menjalankan politik sakoku atau politik isolasi. Terjadi persaingan antara Shogun dengan Daimyo yang semakin ketat. Pada 31 Maret 1854, Komodor Matthew C. Perry datang dan berhasil memaksa Jepang menandatangani Perjanjian Kanagawa (1854). Antara Amerika Serikat dan pemerintah Jepang. Dalam apa yang kemudian dikenal sebagai "pembukaan Jepang", kedua negara sepakat untuk terlibat dalam perdagangan terbatas dan menyetujui pengembalian aman para pelaut Amerika yang telah terdampar di perairan Jepang. Perry memaksa Jepang membuka pelabuhan-pelabuhan untuk kapal-kapal asing yang ingin berdagang. Komodor Perry datang ke Jepang menaiki kapal super besar yang dilengkapi persenjataan dan teknologi yang jauh lebih superior dibandingkan milik Jepang saat itu.

Pada tanggal 6 April 1868, Meiji Tenno memproklamasikan Charter Outh (Sumpah Setia) menuju Jepang baru yang terdiri atas lima pasal, seperti berikut:

1.    Akan dibentuk parlemen.

2.    Seluruh bangsa harus bersatu untuk mencapai kesejahateraan.

3.    Adat istiadat yang kolot dan yang menghalangi kemajuan Jepang harus dihapuskan.

4.    Semua jabatan terbuka untuk siapa saja.

5.    Mendapatkan ilmu pengetahuan sebanyak mungkin untuk pembangunan bangsa dan negara.


Untuk mencapai cita-cita tersebut maka Meiji Tenno melaksanakan pembaharuan restorasi. Itulah sebabnya Kaisar Meiji kemudian dikenal dengan Meiji Restorasi. Restorasi yang dilakukan meliputi segala bidang, yakni politik, ekonomi, pendidikan dan militer.

 2. Masuknya Jepang ke Indonesia

Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang mengadakan serangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Jepang berhasil menenggelamkan kapal Angkatan laut Amerika. Sejak saat itu, Amerika menyatakan perang terhadap Jepang dalam perang dunia II. Pasukan tantara berhasil juga menguasai basis militer Amerika di Filipina, kemudian serangan itu diarahkan ke Indonesia. Serangan ini dimaksudkan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang, seperti minyak bumi, timah, dan alumunium. Sebab, persediaan minyak di Indonesia diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan Jepang selama Perang Pasifik.

Dalam rangka menguasai Indonesia, Jepang menyerang markas-markas Belanda di Tarakan di Kalimantan Timur dan Balikpapan pada 12 Januari 1942, kemudian Sumatra, dan Jawa pada Februari 1942. Tanggal 5 Maret 1942 Batavia dan Bogor berhasil dikuasai Jepang. Pada tanggal 8 Maret 1942, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda Letnan Jenderal H. Ter Poorten, atas nama Angkatan Perang Sekutu di Indonesia, menyerah tanpa syarat kepada pimpinan tentara Jepang, Letnan Jenderal Hitoshi Imamura.

Penyerahan tanpa syarat tersebut ditandai dengan persetujuan Kalijati yang diadakan di Subang, Jawa Barat. Isi persetujuan tersebut adalah penyerahan hak atas tanah jajahan Belanda di Indonesia kepada pemerintahan pendudukan Jepang. Artinya, bangsa Indonesia memasuki periode penjajahan yang baru.

3. Sambutan Rakyat Indonesia

Meski kedatangannya, seperti juga Belanda, adalah untuk tujuan menjajah, Jepang diterima dan disambut lebih baik oleh bangsa Indonesia. Berikut alasan yang melatarbelakangi perbedaan sikap tersebut.

  1. Jepang menyatakan bahwa kedatangannya di Indonesia tidak untuk menjajah, bahkan bermaksud untuk membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan
  2. Jepang melakukan propaganda melalui Gerakan 3A (Jepang cahaya Asia, Jepang pelindung Asia, dan Jepang pemimpin Asia).
  3. Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia yang datang dengan maksud hendak membebaskan rakyat
  4. Adanya semboyan Hakko Ichiu, yakni dunia dalam satu keluarga dan Jepang adalah pemimpin keluarga tersebut yang berusaha menciptakan kemakmuran

Pihak Jepang terus melakukan propaganda  untuk menggerakkan dukungan rakyat Indonesia. Setiap kali radio Tokyo memperdengarkan lagu Indonesia Raya, disamping lagu Kimogayo. Bendera yang berwarna Merah Putih juga boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang Hinomaru. Melalui siaran radio, juga dipropagandakan bahwa barang-barang buatan Jepang itu menarik dan murah harganya, sehingga mudah bagi rakyat Indonesia untuk membelinya.

 4. Pembentukan Pemerintahan Militer

Pendudukan Jepang di Indonesia dibagi dalam tiga wilayah, antara lain:

  • Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-25 (Tomi Shudan), wilayah kekuasaannya meliputi Sumatra dengan pusat pemerintahan di Bukittinggi
  • Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-16 (Asamu Sudan), wilayah kekuasaannya meliputi Jawa dan Madura dengan pusat pemerintahan di Jakarta.
  • Pemerintahan Militer Angkatan Laut II (Armada Selatan Kedua), wilayah kekuasaannya meliputi Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusat pemerintahan di Makassar. 

Pemerintahan militer di Sumatra yang berada di bawah Panglima Tentara Keduapuluhlima membentuk sepuluh karesidenan (syu) yang terdiri dari bungsyu (subkaresidenan), gun, dan son. Kesepuluh syu tersebut adalah Aceh, Sumatra Timur, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Jambi, Palembang, Lampung, dan Bangka Bilitan (Belitung). Jabatan syucokan dipegang oleh orang Jepang. Selain pemerintahan militer (gunsei) angkatan darat, Armada Selatan Kedua juga membentuk suatu pemerintahan yang disebut Minseibu. Pemerintahan ini terdapat di tiga tempat, yaitu Kalimantan, Sulawesi, dan Seram. Daerah bawahannya meliputi syu, ken, bunken (subkabupaten), gun, dan son.

Seperti di Pulau Jawa dan Sumatra, tidak lama setelah pendaratan tentara Jepang, orang-orang Indonesia mendapatkan jabatan-jabatan tinggi. Namun, setelah bulan Agustus 1942, jabatan- jabatan yang disediakan untuk orang Indonesia hanya terbatas sampai gunco dan sanco, sedangkan jabatan wali kota untuk Makassar, Manado, Banjarmasin, dan Pontianak dipegang oleh orang Jepang.Pemerintahan pendudukan militer di Jawa sifatnya hanya sementara, sesuai dengan Osamu Seirei Nomor 1 Pasal 1 yang dikeluarkan tanggal 7 Maret 1942 oleh Panglima Tentara Keenam belas. Undang-undang tersebut menjadi pokok dari peraturan-peraturan ketatanegaraan pada masa pendudukan Jepang. Jabatan gubernur jenderal di zaman Hindia Belanda dihapuskan. Segala kekuasaan yang dahulu dipegang gubernur jenderal sekarang dipegang oleh panglima tentara Jepang di Jawa.

Undang-undang tersebut juga mengisyaratkan bahwa pemerintahan pendudukan Jepang berkeinginan untuk terus menggunakan aparat pemerintah sipil yang lama beserta para pegawainya. Hal ini dimaksudkan agar pemerintahan dapat terus berjalan dan kekacauan dapat dicegah. Adapun pimpinan pusat tetap dipegang tentara Jepang.

Susunan pemerintahan militer Jepang sebagai berikut.

a.  Gunshireikan (panglima tentara) disebut Saiko Shikikan (panglima tertinggi), merupakan pucuk pimpinan panglima tentara yang pertama dijabat oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Bertugas menetapkan peraturan yang dikeluarkan oleh Gunseikan. Peraturan itu disebut Osamu Kanrei. Peraturan-peraturan tersebut diumumkan dalam Kan Po (berita pemerintahan), sebuah penerbitan resmi yang dikeluarkan oleh Gunseikanbu.

b.   Gunseikan (kepala pemerintahan militer), yang dirangkap oleh kepala staf. Kepala staf yang pertama adalah Mayor Jenderal Seizaburo Okasaki. Gunseikanbu adalah staf pemerintahan militer pusat yang terdiri dari lima bu (departemen): Sumabu (Departemen Urusan Umum), Zaimubu (Departemen Keuangan), Sangyobu (Departemen Perusahaan, Industri, dan Kerajinan), Kotsubu (Departemen Lalu Lintas), dan Shihobu (Departemen Kehakiman).

c.  Koordinator pemerintahan militer setempat disebut gunseibu. Pusat-pusat koordinator militer tersebut berada di Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), dan Surabaya (Jawa Timur). Selain itu, dibentuk pula dua daerah istimewa (koci), yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Untuk setiap gunseibu ditempatkan beberapa komandan militer setempat. Mereka bertugas memulihkan ketertiban dan keamanan, menanamkan kekuasaan, dan membentuk pemerintahan setempat. Mereka juga diberi wewenang untuk memecat para pegawai yang berkebangsaan Belanda. Akan tetapi, usaha untuk membentuk pemerintahan setempat ternyata tidak berjalan lancar.

Jepang masih sangat kekurangan tenaga pemerintah. Jepang telah berusaha mengirimkan tenaga yang dibutuhkan, namun tidak sampai ke tujuan karena kapal yang mengangkut tenaga-tenaga pemerintahan tersebut tenggelam setelah terkena serangan torpedo sekutu. Akhirnya, Jepang terpaksa mengangkat pegawai-pegawai dari bangsa Indonesia asli. Hal ini memberi keuntungan bagi pihak Indonesia karena memperoleh pengalaman dalam bidang pemerintahan. 

5. Pemerintahan Sipil

Menurut Undang-Undang No. 27 tentang Perubahan Tata Pemerintahan Daerah, seluruh Pulau Jawa dan Madura (kecuali kedua kochi, Surakarta dan Yogyakarta) dibagi atas enam wilayah pemerintahan.

  1. Syu (karesidenan), dipimpin oleh seorang syuco.
  2. Syi (kotapraja), dipimpin oleh seorang syico.
  3. Ken (kabupaten), dipimpin oleh seorang kenco.
  4. Gun (kawedanan atau distrik), dipimpin oleh seorang gunco.
  5. Son (kecamatan), dipimpin oleh seorang sonco.
  6. Ku (kelurahan atau desa), dipimpin oleh seorang kuco.

Dalam menjalankan pemerintahan, syucokan dibantu oleh Cokan Kanbo (Majelis Pemusyawaratan Cokan) yang terdiri dari tiga bu (bagian), yaitu Naiseibu (bagian pemerintahan umum), Keizaibu (bagian ekonomi), dan Keisatsubu (bagian kepolisian). Para syucokan secara resmi dilantik oleh gunseikan pada bulan September 1942. Pelantikan ini merupakan awal dari pelaksanaan organisasi pemerintahan daerah dan menyingkirkan pegawai-pegawai Indonesia yang pernah menduduki kedudukan tinggi pada masa pemerintahan sementara.

Pemerintah Jepang juga membentuk Tonarigumi, yang pada masa sekarang ini kita kenal dengan Rukun Tetangga (RT). Tonarigumi ini digunakan oleh pemerintah Jepang untuk mengawasi gerak-gerik rakyat agar dapat dipantau oleh pemerintah Jepang.

B. Organisasi Pergerakan Masa Pendudukan Jepang

Selama masa pendudukan Jepang, bangsa Indonesia dilarang membentuk organisasi sendiri. Akan tetapi, Jepang sendiri membentuk organisasi-organisasi bagi rakyat Indonesia dengan maksud dipersiapkan untuk membantu Jepang. Organisasi-organisasi ini pada akhirnya berbalik melawan Jepang. 

1. Organisasi yang bersifat sosial Kemasyarakatan

a. Gerakan Tiga A

Gerakan Tiga A merupakan organisasi propaganda untuk kepentingan perang Jepang. Organisasi ini berdiri pada 29 Maret 1942. Pimpinannya adalah Mr. Syamsuddin. Tujuan berdirinya Gerakan Tiga A adalah agar rakyat dengan sukarela menyumbangkan tenaga bagi perang Jepang.

Semboyannya adalah Nippon cahaya Asia, Nippon pemimpin Asia, Nippon pelindung Asia. Untuk menunjang gerakan ini, dibentuk Barisan Pemuda Asia Raya yang dipimpin Sukarjo Wiryopranoto. Adapun untuk menyebarluaskan propaganda, diterbitkan surat kabar Asia Raya.

Setelah kedok organisasi ini diketahui, rakyat kehilangan simpati dan meninggalkan organisasi tersebut. Pada tanggal 20 November 1942, organisasi ini dibubarkan.

b. Putera (Pusat Tenaga Rakyat)

Pada tanggal 16 April 1943, diumumkan lahirnya gerakan baru yang disebut Pusat Tenaga Rakyat atau Putera. Pemimpinnya adalah empat serangkai, yaitu Ir. Soekarno, Moh. Hatta, Ki Hadjar Dewantara, dan Mas Mansyur.

Menurut SoekarnotTujuan Putera adalah untuk membangun dan menghidupkan segala sesuatu yang telah dihancurkan oleh Belanda. Adapun tujuan bagi Jepang adalah untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia dalam rangka membantu usaha perangnya.

Oleh karena itu, telah digariskan sebelas macam kegiatan yang harus dilakukan sebagaimana tercantum dalam peraturan dasarnya. Di antaranya yang terpenting adalah memengaruhi rakyat supaya kuat rasa tanggung jawabnya untuk menghapuskan pengaruh Amerika, Inggris, dan Belanda, mengambil bagian dalam mempertahankan Asia Raya, memperkuat rasa persaudaraan antara Indonesia dan Jepang, serta mengintensifkan pelajaran-pelajaran bahasa Jepang. Di samping itu, Putera juga mempunyai tugas di bidang sosial-ekonomi.

Jadi, Putera dibentuk untuk membujuk para kaum nasionalis dan golongan intelektual agar mengerahkan tenaga dan pikirannya guna membantu Jepang dalam rangka menyukseskan Perang Asia Timur Raya. Organisasi Putera tersusun dari pemimpin pusat dan pemimpin daerah. Pemimpin pusat terdiri dari pejabat bagian usaha budaya dan pejabat bagian propaganda.

Akan tetapi, organisasi Putera di daerah semakin hari semakin mundur. Hal ini disebabkan, antara lain,

  1. keadaan sosial masyarakat di daerah ternyata masih terbelakang, termasuk dalam bidang pendidikan, sehingga kurang maju dan dinamis;
  2. keadaan ekonomi masyarakat yang kurang mampu berakibat mereka tidak dapat membiayai gerakan

Dalam perkembangannya, Putera lebih banyak dimanfaatkan untuk perjuangan dan kepentingan bangsa Indonesia. Mengetahui hal ini, Jepang membubarkan Putera dan mementingkan pembentukan organisasi baru, yaitu Jawa Hokokai.

c. Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) dan Majelis Syura Muslimin (Masyumi)

MIAI merupakan organisasi yang berdiri pada masa penjajahan Belanda, tepatnya pada tahun 1937 di Surabaya. Pendirinya adalah K. H. Mas Mansyur dan kawan-kawan. Organisasi ini tetap diizinkan berdiri pada masa pendudukan Jepang sebab merupakan gerakan anti-Barat dan hanya bergerak dalam bidang amal (sebagai baitulmal) serta penyelenggaraan hari-hari besar Islam saja. Meskipun demikian, pengaruhnya yang besar menyebabkan Jepang merasa perlu untuk membatasi ruang gerak MIAI.

Pada awal pendudukan, Jepang membentuk Bagian Pengajaran dan Agama yang dipimpin oleh Kolonel Horie. Ia mengadakan pertemuan dengan sejumlah pemuka agama di Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, Horie meminta agar umat Islam tidak melakukan kegiatan- kegiatan yang bersifat politik. Permintaan ini disetujui oleh peserta pertemuan tersebut yang kemudian membuat pernyataan sikap di akhir pertemuan. Pada akhir Desember 1942, hasil pertemuan di Surabaya itu ditingkatkan dengan mengundang 32 orang kiai di seluruh Jawa Timur untuk menghadap Letnan Jenderal Imamura dan Gunseikan, Mayor Jenderal Okasaki. Dalam pertemuan tersebut, Gunseikan menyatakan bahwa Jepang akan tetap menghargai Islam dan akan mengikutsertakan golongan Islam dalam pemerintahan.

Pemerintah militer Jepang memilih MIAI sebagai satu-satunya wadah bagi organisasi gabungan golongan Islam. Akan tetapi, organisasi ini baru diakui oleh Jepang setelah mengubah anggaran dasarnya, khususnya mengenai asas dan tujuannya. Pada asas dan tujuan MIAI ditambahkan kalimat: “… turut bekerja dengan sekuat tenaga dalam pekerjaan membangun masyarakat baru untuk mencapai kemakmuran bersama di lingkungan Asia Raya di bawah pimpinan Dai Nippon.”

Sebagai organisasi tunggal golongan Islam, MIAI mendapat simpati yang luar biasa dari kalangan umat Islam sehingga organisasi ini berkembang semakin maju. Melihat perkembangan ini, Jepang mulai merasa curiga. Tokoh-tokoh MIAI di berbagai daerah mulai diawasi. Untuk mengantisipasi agar gerakan para pemuka agama Islam tidak menjurus pada kegiatan yang berbahaya bagi Jepang, diadakan pelatihan para kiai. Para kiai yang menjadi peserta pelatihan tersebut dipilih berdasarkan syarat-syarat memiliki pengaruh yang luas di lingkungannya dan mempunyai watak yang baik. Pelatihan tersebut berlangsung di Balai Urusan Agama di Jakarta selama satu bulan.

Arah perkembangan MIAI ini mulai dipahami oleh Jepang sebagai organisasi yang tidak memberikan kontibusi terhadap Jepang. Hal tersebut tidak sesuai dengan harapan Jepang sehingga pada November 1943 MIAI dibubarkan. Sebagai penggantinya, Jepang membentuk Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia.

Organisasi ini disahkan oleh Gunseikan pada tanggal 22 November 1943. Susunan kepengurusan Masyumi adalah ketua pengurus besar dipegang oleh K.H. Hasyim Asy’ari, wakil dari Muhammadiyah adalah K.H. Mas Mansur, K.H. Farid Ma’ruf, K.H. Mukti, K.H. Hasyim, dan Kartosudarmo. Adapun wakil dari NU adalah K.H. Nachrowi, Zainul Arifin, dan K.H. Mochtar. 

d. Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa (Jawa Hokokai)

Tahun 1944, situasi Perang Asia Timur mulai berbalik, tentara sekutu dapat mengalahkan tantara Jepang di berbagai tempat. Hal ini menyebabkan kedudukan Jepang di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Jepang mendirikan Jawa Hokokai pada tanggal 1 Januari 1944. Organisasi ini diperintah langsung oleh kepala pemerintahan militer Jepang (Gunseikan). Latar belakang dibentuknya Jawa Hokokai adalah Jepang menyadari bahwa Putera lebih bermanfaat bagi pihak Indonesia daripada bagi pihak Jepang. Oleh karena itu, Jepang merancang pembentukan organisasi baru yang mencakup semua golongan masyarakat, termasuk golongan Cina dan Arab. Berdirinya Jawa Hokokai diumumkan oleh Panglima Tentara Keenambelas, Jenderal Kumakichi Harada.

Sebelum mendirikan Jawa Hokokai, pemerintah pendudukan Jepang lebih dahulu meminta pendapat empat serangkai. Alasan yang diajukan adalah semakin hebatnya Perang Asia Timur Raya sehingga Jepang perlu membentuk organisasi baru untuk lebih menggiatkan dan mempersatukan segala kekuatan rakyat. Dasar organisasi ini adalah pengorbanan dalam hokoseiskin (semangat kebaktian) yang meliputi pengorbanan diri, mempertebal rasa persaudaraan, dan melaksanakan sesuatu dengan bakti.

Secara tegas, Jawa Hokokai dinyatakan sebagai organisasi resmi pemerintah. Jika pucuk pimpinan Putera diserahkan kepada golongan nasionalis Indonesia, kepemimpinan Jawa Hokokai pada tingkat pusat dipegang langsung oleh Gunseikan.

Adapun pimpinan daerah diserahkan kepada pejabat setempat mulai dari Shucokan sampai Kuco. Kegiatan-kegiatan Jawa Hokokai sebagaimana digariskan dalam anggaran dasarnya sebagai berikut.

  • Melaksanakan segala Tindakan dengan nyata dan ikhlas demi pemerintah Jepang.
  • Memimpin rakyat untuk mengembangkan tenaganya berdasarkan semangat persaudaraan.
  • Memperkokoh pembelaan tanah air

Anggota Jawa Hokokai adalah bangsa Indonesia yang berusia minimal 14 tahun, bangsa Jepang yang menjadi pegawai negeri, dan orang-orang dari berbagai kelompok profesi misalnya Kyoiku Hokokai (Kebaktian para pendidik guru-guru) dan Isi Hokokai (wadah kebaktian pada dokter). Jawa Hokokai juga memiliki anggota istimewa seperti Fujinkai (organisasi wanita), dan Keimin Bunka Shidosho (Pusat Kebudayaan). 

Jawa Hokokai merupakan pelaksana utama usaha pengerahan barang-barang dan padi. Pada tahun 1945, semua kegiatan pemerintah dalam bidang pergerakan dilaksanakan oleh Jawa Hokokai sehingga organisasi ini harus melaksanakan tugas dengan nyata dan menjadi alat bagi kepentingan Jepang. 

Organisasi ini tidak berkembang di luar Jawa, sehingga golongan nasionalis di luar Jawa kurang mendapatkan wadah. Penguasa di luar Jawa seperti di Sumatera berpendapat bahwa di Sumatera terdapat banyak suku, Bahasa, dan adat istiadat, sehingga sulit dibentuk organisasi besar dan memusat, kalau ada hanya local di tingkat daerah saja. Dengan demikian, organisasi Jawa Hokokai ini juga dapat berkembang sesuai yang diinginkan Jepang. 

Setelah membaca materi awal kedatangan Jepang ke Indonesia silakan jawab pertanyaan berikut pada kolom komentar

"Mengapa Jepang sangat bersemangat membentuk organisasi pergerakan di Indonesia?"

Senin, 01 November 2021

Penguatan Jati Diri Keindonesiaan | Sejarah Indonesia Kelas 11

 


Sumpah Pemuda memiliki makna strategis dalam rangkaian untuk mengembangkan rasa persatuan dan proses penguatan jati diri bangsa, bangsa Indonesia. Karena hal yang sangat menonjol, setelah terjadinya Sumpah Pemuda, organisasi-organisasi dan partai yang ada secara tegas mendasarkan jiwa dan semangat keindonesiaan. Partai atau organisasi politik yang belum mencantumkan namanya dengan kata Indonesia, mulai menambahkan nama Indonesia. Penguatan jati diri keindonesiaan ini sebagai implikasi dari Sumpah Pemuda. 

 1. Politik untuk Kesejahteraan dan Kejayaan

Perlu dipahami bahwa dengan berkembangnya organisasi di kalangan pemuda juga diikuti oleh berkembangnya organisasi wanita atau perempuan di Indonesia. Pada tahun 1912 berdiri organisasi perempuan yang pertama yakni Putri Mardika di Jakarta Organisasi itu bertujuan untuk membantu bimbingan dan penerangan pada gadis bumiputera dalam menuntut pelajaran dan mengemukakan pendapat di muka umum, serta memperbaiki hidup wanita sebagal manusia yang mulia. Berbagai aktivitas dilakukan oleh organisasi itu, terutama memberikan beasiswa untuk menunjang pendidikan dan menerbitkan majalah wanita Putri Mardika.

Beberapa tokoh yang pernah duduk dalam kepengurusan Putri Mardika, yaitu Sabaruddin, R.A Sutinah, Joyo Pranoto, Rr. Rukmini, dan Sadikun Tondokusumo Kartini Fonds, didirikan atas usaha Ny. C. Th. Van Deventer, seorang penasehat Politik Etis. Perkumpulan itu didirikan pada 1912 dengan tujuan untuk mendirikan sekolah Kartini. Setelah itu, muncul dan berkembang organisasi perempuan di berbagai daerah, juga organisasi-organisasi perempuan sebagai bagian dari organisasi yang sudah ada, seperti organisasi wanita di Muhammadiyah, organisasi wanita di Taman Siswa, organisasi perempuan di BU, dan begitu seterusnya.

Berkembangnya berbagai organ wanita tersebut mendorong pergerakan warita untuk lebih berperan untuk meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan Wanita yang mengeram pendidikan juga semakin banyak Dengan demikian wawasan mereka juga semakin berkembang untuk memberi dukungan terhadap organisasi-orgarinau pergerakan pada umumnya.

Diadakannya Kongres Pemuda yang kemudian melahirkan Sumpah Pemuda tersebut nampaknya ikut menyemangati perjuangan organisasi pergerakan perempuan di Indonesia Seide dengan pelaksanaan Kongres Pemuda itu kemudian organisasi-organisasi wanita yang telah berkembang di berbaga daerah di Indonsia itu mengadakan Kongres Perempuan Indonesia pada 22-25 Desember 1928, di Pendopo Joyodipuro, yang dipimpin oleh Ny RA Sukanto. Kongres itu diprakarsai oleh Ny. Sukoto, Ny Hajar Dewantara, dan Nn. Suyatin. Kongres itu bertujuan untuk menjalin persatuan di antara perkumpulan wanita, dan memajukan wanita. Dalam Kongres Perempuan Indonesia I itu dihadin oleh 30 organisasi wanita Kongres Perempuan Indonesia I itu merupakan bagian penting bagi Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia. Untuk mengenang sejarah kongres perempuan maka setiap tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari ibu di Indonesia.

Kongres Perempuan I, 22-25 Desember 1928 

Pada perkembangan selanjutnya organisasi itu berubah nama sebagai Persenkatan Perhimpunan istri Indonesia (PPPD). Perjuangan organisasi itu semakin kuat dengan didirikannya isteri Sedar dan Istri Indonesia, Isteri Sedar didirikan oleh Suwarni Pringgodigdo (1930) di Bandung Organisasi itu bertujuan meningkatkan kesadaran wanita Indonesia untuk memperkokoh cita-cita Indonesia Merdeka Organisasi ini sejalan dengan PNI, yang menolak poligami. Selanjutnya Istri Indonesia didirikan 1932. Organisasi itu didirikan berdasarkan nasionalisme dan demokrasi. Tujuan Istri Indonesia adalah mencapai Indonesia Raya dan bersikap kooperatif terhadap pemerintah Belanda. Tokoh-tokoh organisasi itu adalah Ny Sunaryo Mangunpuspito dan Maria Ulfah Santoso: Kongres Perempuan I dan juga semakin meningkatnya gerakan organisasi wanita telah ikut mendorong bagi kemajuan perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kejayaan: Kejayaan ini dalam rangka menuju cita-cita kemerdekaan.

2. Pemuda yang Berpolitik

Seperti telah dijelaskan bahwa pada tahun 1931 secara resmi telah berdiri organisasi pemuda hasil fusi yang bernama Indonesia Muda. Mereka para anggota penuh semangat untuk memperjuangakan Indonesia Bersatu, Indonesia yang merdeka.

Pada mulanya perkumpulan Indonesia Muda tidak diperbolehkan terlibat dalam politik. Tekanan pemerintah terhadap larangan berpolitik mendorong anggota Indonesia Muda untuk mendirikan perkumpulan lain, bahkan tersebar di berbagai organisasi politik atau golongan yang ada. Pada 1931, orang-orang PNI Baru di Malang mendirikan Suluh Pemuda Indonesia yang bercorak Marhaen Partindo di Yogyakarta mendirikan Persatuan Pemuda Rakyat Indonesia (Perpri). Dari perkumpulan Islam misalnya, berdiri JIB bagian keputrian, Pemuda Muslim Indonesia, Pemuda Muhammadiyah. Pemuda Perserikatan Ulama, Pemuda Persatuan Islam, dan Anshor NU. Dari pemuda Kristen misalnya, lahir Persatuan Pergerakan Pemuda Kristen, sementara pemuda Katholik melahirkan Mudo Katholik dari partai politik Suluh Pemuda Indonesia, barisan Pemuda Gerindo, Jajasan Obor Pasundan Perkumpulan lainnya seperti, Taman Siswa, Persatuan Pemuda. Teknik, Persatuan Putri Cirebon, Kebangunan Sulawesi, dan Minangkabau. Di dalam organisasi ini para pemuda dapat bersentuhan dengan kegiatan politik sesuai dengan dinamika organisasi induknya.

Dalam gerakannya para pemuda juga melakukan kegiatan kepanduan Kepanduan itu berasal dari kepanduan Jong Java, Pemuda Sumatera, dan organisasi pemuda lainnya. Di samping itu juga berdiri kepanduan berdasarkan kebangsaan dan keagamaan, seperti Natipy, Hizbul Wathon, Siap, dan Kepanduan Rakyat Indonesia.

Kepanduan itu mengambil azas dari kepanduan dunia, yang berisi tentang memberikan pelajaran dalam bentuk segala permainan dan kecakapan pandu, untuk meningkatkan kesehatan para pemuda. Dalam kegiatan kepanduan ini para pemuda dengan payung kegiatan kesehatan bisa dikaitkan dengan pembinaan disiplin seperti baris-berbaris. Dari kegiatan ini dapat ditumbuhkan semangat termasuk kemudian semangat patriotisme dan nasionalisme, atau cinta tanah air seperti yang dikembangkan di lingkungan Hizbul Wathon.

3. Nasionalisme yang Revolusioner

Sebagai seorang terpelajar Sukarno, muncul sebagai seorang pemuda cerdas yang memimpin pergerakan nasional baru. la mendirikan partai dengan nama Partai Nasional Indonesia (4 Juli 1927). Partai itu bersifat revolusioner, sebelumnya partal itu bernama Algeemene Studie Club. Sukarno memimpin partal itu hingga Desember 1929. Jumlah anggotanya hingga saat itu mencapai 1000 orang.

Sukarno juga turut serta memprakarsal berdirinya Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) pada 1927. Pada 28 Oktober 1928 organisasi ini ikut menyatakan ikrar tentang tanah air yang satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia, Pernyataan Sumpah Pemuda itu membawa dampak luas pada masyarakat untuk menumbuhkan nasionalisme yang kuat. Di daerah-daerah munculnya nasionalisme yang digerakkan oleh tradisi dan agama. Mereka terinspirasi oleh para pemimpin pergerakan nasional yang ada di Jakarta.

Logo PNI di dinding saat pelaksanaan kongres

Oleh karena itu, perlawanan terhadap kekuasaan kolonial pada masa pergerakan banyak berbasis pada masalah perkumpulan agama. Di pihak lain, karena gerakan gerakannya yang cenderung keras, komunis merupakan target langsung dari pemerintah Belanda Namun demikian, Belanda tidak dapat mempertahankan kekuasaan mereka di daerah-daerah yang berbasis komunis. Pada saat itu semangat untuk memerangi imperialisme dan kolonialis begitu kuat di lingkungan pengikut pengikut PKI. Pengikut Tan Malaka masih terus dapat mempertahankan kerangka struktur yang biasanya dilakukan melalui kontak pribadi di desa desa atau bekerja sama dengan organisasi-organisasi agama lainnya.

Sementara itu Partai Nasional Indonesia (PNI) terus menggelorakan program program perjuangan. Kritik tajam terhadap kekejaman kolonialisme dan imperialis terus dilancarkan. Oleh karena itu, PNI di bawah pimpinan Ir. Sukarno terus mendapat tekanan dari Belanda Sukarno sebagai pimpinan PNI karena aksi-aksi yang dengan radikal terhadap pemerintah Belanda, akhirnya ditangkap dan diadili. Menjelang vonis pengadilan dijatuhkan, Sukarno sempat mengucapkan pidato pembelaan untuk membakar semangat para pejuang. Pidato pembelaan itulah yang kemudian dibukukan dengan judul: "Indonesia Menggugat".

Pidato pembelaan Bung Karno yang kemudian diberi judul Indonesia Menggugat itu telah ikut membangun kesadaran tentang dampak penjajahan dan imperialisme modern yang akan membawa kesengsaraan dan penderitaan rakyat. Oleh karena itu, setiap organisasi dan partai yang berjiwa kemerdekaan akan menolak dan melakukan perlawanan terhadap kekejaman penjajah dan Imperialisme (baca: Indonesia Menggugat. Pidato Bung Karno tentang Indonesia Menggugat itu telah ikut mendorong terjadinya penguatan kesadaran sebagai bangsa yang harus merdeka.

Pidato pembelaan Bung karno yang cukup kritis dan keras untuk tidak mempengaruhi pendirian hakim Putusan pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman kurungan kepada Sukarno: la ditahan di Penjara Sukamiskin selama empat tahun terhitung Desember 1930. Selama Sukarno menjalani masa penahanannya PNI pecah menjadi dua, Partai Indonesia (Partindo) dipimpin oleh Sartono dan Pendidikan Nasional Indonesia Baru dipimpin oleh Mohammad Hatta dan Syahrir. Setelah bebas Sukarno masuk dalam Partai Indonesia.

Partai Indonesia pimpinan Sukamo lebih menekankan pada mobilisasi massa, sedangkan Hatta dan Sjahrir lebih menekankan pada organisasi kader yang akan menentang tekanan pemerintah kolonial Belanda dengan keras dan lebih menanamkan pemahaman ide nasionalisme. Namun demikian, kedua strategi politik itu belum mencapai hasil yang maksimal. Akhirnya, ketiga tokoh itu ditangkap dan diasingkan oleh Belanda dan ditahan serta diasingkan pada 1933. Kedua organisasi yang didirikan oleh ketiga tokoh itupun dibubarkan oleh pemerintah kolonial.

Foto Soekarno dan kawan-kawan di depan gedung pengadilan di Bandung

Sukarno dengan ide-ide nasionalisme itu memang terus diawasi. Selepas dari penjara Sukamiskin kemudian diasingkan ke Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur. la ditempatkan di sebuah rumah (konon rumah ini milik Haji Abdullah). Bersama keluarganya, Sukarno selama empat tahun (1934-1938) diisolasi dijauhkan dari dinamika perjuangan kebangsaan Tetapi ide dan semangat nasionalismenya tidak pernah padam: Dikisahkan di pengasingan itu Sukarno sering merenung di bawah pohon sukun yang ada di dekat rumah itu. Kebetulan pohon sukun itu bercabang lima. la merenungkan nilai-nilai luhur yang ada dalam kehidupan Bangsa Indonesi sejak zaman Praaksara. Nilai-nilai itulah yang kemudian dirumuskan menjadi nilai-nilai dalam Pancasila Menurut Cindy Adam. Sukarno memberi nama Pancasila itu karena terinspirasi dengan pohon sukun yang bercabang lima dan daun sukun yang memiliki lima sirip kanan, kiri, dan tengah. Sukarno ternyata tidak hanya diisolasi, sebagai tahanan pemerintah, Sukarno justru masih harus berjuang untuk menghidupi anggota keluarganya. Inilah perjuangan dan pengorbanan yang harus dilakukan Sukarno di pengasingan.

4. Volksraad: Wahana Perjuangan

Sementara Sukarno dan beberapa tokoh lain ditahan, organisasi pergerakan untuk menentang Belanda terus berjalan. Kelompok yang beraliran Maris mendirikan Gerakan Rakjat Indonesia (Gerindo) di bawah kepemimpinan Amir Sjarifuddin dan A.K. Gani. Partai ini cenderung menampakkan faham fasisme Internasional. DI Sumatera Timur, PNI, PKI, Permi, dan Partindo pemimpinnya berasal dari organisasi-organisasi radikal dari tahun-tahun sebelumnya, Gerindo sebagai partai yang berpaham marxis lebih menunjukkan sikap anti kolonialisme, anti-Eropa dan antikapitalisme. Desakan-desakan untuk kemerdekaan nasional sangat kuat dan radikal. Organisasi itu juga tidak sepaham dengan sistem feodalisme, nasionalisasi perusahaan-perusahaan kapital dan restorasi hak-hak tanah pribumi.

Sementara itu, Gabungan Politik Indonesia (GAPI) didirikan pada tahun 1939 Tokoh pendiri GAPI adalah Muhammad Husni Thamrin. Dalam gabungan itu, Gerindo berada dalam satu arah dengan Parindra yang dipimpin oleh Thamrin dan sebelumnya oleh Sutomo. Parindra adalah partai politik Indonesia yang paling berpengaruh di Hindia, karena keberhasilannya dalam pemilihan di volksraad. Thamrin kemudian memimpin front Indonesia bersatu di dalam Volksraad yang disebut Fraksi Nasional.

Pada akhir tahun 1929, pimpinan PNI ditangkap. Untuk melanjutkan perjuangan maka dibentuklah fraksi baru dalam volksraad yang bernama Fraksi Nasional, pada Januari 1930 di Jakarta Fraksi itu diketuai oleh Muhammad Husni Thamrin yang beranggotakan sepuluh orang yang berasal dari Jawa, Sumatera, dan Kalimantan Tujuan organisasi itu adalah menjamin kemerdekaan Indonesia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Penangkapan pimpinan PNI menjadi pembicaraan di kalangan Fraksi Nasional. Mereka mengecam tindakan pemerintah terhadap ketidakadilan yang diterapkan terhadap gerakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, Atas usulan Fraksi Nasional itu volksraad meninjau ulang kebijakan pemerintah kolonial. Pemerintah kemudian mengusulkan perkara yang dituduhkan kepada para pemimpin ke pengadilan tinggi, bukan pengadilan negeri. Akan tetapi permintaan itu ditolak, karena masalah itu menyangkut masalah perbuatan pidana, bukan masalah pelanggaran politik. Jelaslah bahwa gerakan yang dilakukan oleh kaum pergerakan dianggap sebagai kejahatan yang mengganggu keamanan bukan sebagai gerakan politik.

Fraksi Nasional juga menolak usulan pemerintah untuk memperkuat pertahanan yang dapat menghabiskan biaya yang besar. Ini berarti menambah kesengsaraan rakyat karena situasi ekonomi saat itu sedang mengalami depresi. Menurut Fraksi Nasional lebih baik biaya itu digunakan untuk meningkatkan kesejateraan rakyat. Sementara pengawasan dalam bidang politik semakin diperketat dengan adanya bermacam-macam larangan seperti larangan berkumpul, pembredelan surat kabar, dan propaganda Fraksi Nasional juga mendorong anggotanya untuk lebih berperan dalam Volksraad. Para nasionalis di Volksraad diminta untuk bersikap nonkooperasi.

Meskipun aspirasi masyarakat sudah mendapat tempat, melalui perjuangan yang bersikap moderat dalam perjuangannya, rasa tidak puas terhadap pemerintah terus berkembang Kericuhan sempat muncul dengan adanya Petisi Sutardjo pada 15 Juli 1936, dalam sidang Volksraad. Petisi itu menyuarakan tentang kurang giatnya pergerakan nasional dalam pergerakan yang disebabkan oleh tidak adanya saling pengertian dari pihak pemerintah. Situasi politik dunia saat itu, yaitu sedang berkembangnya naziisme dan fasisisme seharusnya membuat pemerintah waspada melihat bahaya yang mungkin mengancam Indonesia, sehingga perlu mempererat hubungan dengan Pergerakan Nasional Indonesia.

Sutardjo Kartohadikusumo, yang saat itu sebagai ketua Persatuan Pegawai Bestuur/Pamong Praja Bumi Putera dan wakil dari organisasi itu di Volksraad, mendapat dukungan dan beberapa wakil golongan dan daerah dari Volksraad mengusulkan diadakan suatu musyawarah antara wakil Indonesia dan Kerajaan Belanda untuk menentukan masa depan bangsa Indonesia yang dapat berdiri sendiri meskipun dalam ruang lingkungan Kerajaan Belanda Petisi itu melahirkan pro dan kontra, baik di kalangan Indonesia dan Belanda.

Petisi itu mendapat persetujuan mayoritas dari anggota Volksraad, selanjutnya disampaikan pada pemerintah kerajaan dan parlemen Belanda. Partai Nasional saat itu memperingatkan para pendukung petisi, bahwa tindakan yang diambil itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, seperti Volksraad sehingga usaha itu sia-sia belaka. Pendukung petisi itu tidak menghiraukan peringatan itu, bahkan membentuk suatu komite agar petisi itu mendapat dukungan luas di kalangan rakyat. Kondisi itu tidak hanya bergerak di Indonesia saja, bahkan hingga ke negeri Belanda, sehingga menyetujui petisi itu.

Petisi itu tanpa melalui perdebatan ditolak oleh pemerintah Belanda pada 16 November 1938. Alasan penolakan petisi adalah Indonesia belum siap untuk memikul tanggungjawab memerintah diri sendiri. Bangsa Indonesia juga dinilai belum mampu untuk berdiri apalagi menjadi negara yang merdeka. Cara penolakan yang tanpa perdebatan di parlemen mengecewakan pihak pergerakan nasional, meskipun pihak yang ditolak sesungguhnya telah menduga sebelumnya. Realitas itu menunjukkan bahwa tuntutan rakyat Indonesia tidak dibicarakan secara terbuka di parlemen.

a. Partai Indonesia Raya (Parindra)

Partai Indonesia Raya didirikan di Solo pada Desember 1935. Partal ini merupakan gabungan dari dua organisasi yang berfusi yaitu BU dan PBL Sebagai ketuanya dipilih dr. Sutomo Tujuan partai adalah mencapai Indonesia Raya dan mulia yang hakekatnya mencapai Indonesia merdeka.

DI Jawa anggota Parindra banyak berasal dari petani, mereka kemudian disebut dengan kaum kromo. Di daerah lain masuk kaum Betawi, Serikat Sumatera, dan Sarikat Selebes. Partai ini adalah yang mengajukan petisi Sutardjo yang ditandatangani oleh Sutardjo, penandatanganan pertama, yang lainnya J. Kasimo, dr. Sam Ratulangi, Datuk Tumenggung, Kwo Kwat Tiong, dan Alatas.

b. Gabungan Politik Indonesia (GAPI)

Kegagalan Petisi Sutardjo mendorong gagasan untuk menggabungan organisasi politik dalam suatu bentuk federasi Gabungan Politik Indonesia (GAP) itu diketuai oleh Muh. Husni Thamrin. Pimpinan lainnya adalah Mr. Amir Syarifuddin, dan Abikusno Tjokrosuyoso Alasan lain dibentuknya GAPI adalah adanya situasi internasional akibat meningkatnya pengaruh fasisme. Juga sikap pemerintah yang kurang memperhatikan kepentingan Bangsa Indonesia. Kemenangan dan kemajuan yang diperoleh negara fasis yaitu, Jepang, Jerman, Italia tidak menggembirakan Indonesia. Karena itu pers Indonesia menyerukan untuk menyusun kembali barisan dalam suatu wadah persatuan berupa "konsentrasi nasional".

Parindra berpendapat pentingnya untuk perjuangan ke dalam, yaitu menyadarkan dan menggerakkan rakyat untuk memperoleh suatu pemerintahan sendiri, serta menyadarkan pemerintah Belanda akan cita cita bangsa Indonesia. Juga mengadakan perubahan pendekatan dengan organisasi-organisasi politik untuk membicarakan masa depan Bangsa Indonesia. Pada 21 Mel 1939, dalam rapat pendirian konsentrasi nasional di Jakarta berhasil didirikan suatu organisasi yang merupakan kerja sama partai politik nasional di Jakarta yang diberi nama Gabungan Partai Politik Indonesia (GAPI).

Anggaran Dasar GAPI menyebutkan, bahwa GAPI mempunyai hak untuk menentukan diri sendiri persatuan nasional dari seluruh bangsa Indonesia dengan berdasarkan kerakyatan dalam paham politik, ekonomi, sosial, dan persatuan aksi seluruh pergerakan Indonesia. Dalam konferensi I GAPI (4 Juli 1939) dibicarakan aksi GAPI dengan semboyan Indonesia berparlemen. GAPI tidak menuntut kemerdekaan penuh, tetapi suatu parlemen berdasarkan sendi demokrasi.

Untuk mencapai tujuannya, GAPI menyerukan pada rakyat Indonesia agar didukung oleh semua lapisan masyarakat. Seruan itu disambut hangat oleh Pers Indonesia. Pada 1939, GAPI mengadakan rapat umum. Tidak kurang dari seratus tempat mengadakan rapat propaganda tujuan GAPI, sehingga suasana di Indonesia saat itu menyerukan Indonesia berparlemen. Penyadar, PNI Baru, dan Perkumpulan Kristen Indonesia tidak sependapat dengan GAPI Mereka berpendapat tidak ada gunanya bersifat meminta-minta kepada Belanda.

Untuk mencapai tujuannya, GAPI membentuk Kongres Rakyat Indonesia (KRI). Tujuan kongres untuk kesempurnaan Indonesia dan cita-citanya, yaitu Indonesia Berparlemen penuh Keputusan penting lainnya adalah penetapan bendera Merah Putih dan lagu Indonesia Raya sebagai bendera dan lagu persatuan Indonesia. Juga penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa rakyat indonesia. Selanjutnya dibentuk Komite Parlemen Indonesia.

Saat Jerman menyerbu Polandia, GAPI mengeluarkan Manifest GAP! (20 September 1939). Isi manifest itu mengajak rakyat Indonesia dan Negeri Belanda untuk bekerja sama menghadapi bahaya fasisme. Menurut GAPI usaha itu lebih berhasil bila rakyat Indonesia diberi hak baru dalam urusan pemerintahan, yaitu suatu pemerintahan dengan parlemen yang dipilih dari, oleh rakyat, dan pemerintah yang bertanggungjawab kepada parlemen.

Pada Agustus 1940, saat negeri Belanda dikuasai Jerman dan Indonesia dinyatakan dalam darurat perang, GAPI kembali mengeluarkan resolusi yang menuntut diadakannya perubahan ketatanegaraan di Indonesia dengan menggunakan hukum tata negara dalam masa genting. Isi resolusi adalah mengganti Volksraad dengan parlemen sejati yang anggotanya dipilih rakyat dan mengubah fungsi kepala departemen menjadi menteri yang bertanggungjawab kepada parlemen. Bagi rakyat serta organisasi lainnya yang tidak bergabung dalam GAPI diminta untuk mendukung GAPL Resolusi itu dikirimkan ke gubernur jenderal, Volksraad, Ratu Wuhelmina, dan kabinet Belanda di London.

Aksi gigih yang dilakukan itu menghasilkan persetujuan pemerintah. Pada 14 September 1940 dibentuk Commissie tot besudeering van staatsrechterke Hervormigen Komisi itu dikenal dengan komisi Visman, karena diketuai oleh D. Visman. Pembentukan komisi itu tidak mendapat sambutan baik dari Volksraad maupun dari GAPI sendiri. Ketidaksetujuan itu didasarkan dari pengalaman sebelumnya, bahwa pembentukan komisi tidak menghasilkan perbaikan nasib rakyat seperti yang diinginkan. Untuk menghindar ketidaksamaan pendapat dalam menghadapi komisi Visman, GAPI meminta anggota-anggotanya untuk tidak memberikan pendapatnya sendiri sendiri Sikap GAPI menjadi lunak ketika menerima undangan secara resmi dari komisi Visman. Sementara itu Volksraad mengajukan suatu mosi yang lebih ringan dengan mengajak kerja sama pemimpin Indonesia dan pemerintah Belanda.

Pertemuan wakil GAPI dengan komisi Visman pada 14 Februari 1941 di Gedung Raad van Indie, di Jakarta tidak menghasilkan hal baru. Pertemuan itu hanya menambahkan kekecewaan pada kalangan pergerakan sehingga ada anggapan GAPI tidak radikal lagi.

5. Tamatnya Kemaharajaan Belanda

Ratusan tahun sudah Belanda membangun kemaharajaan di Kepulauan Indonesia, di tanah Hindia Belanda. Secara interen pejuang dan para pemuda yang kemudian berpolitik untuk mewujudkan persatuan guna melawan penjajahan. Roda kebangsaan digerakkan untuk melawan ganasnya roda kolonialisme dan imperialisme. Tetapi tampaknya roda kolonialisme dan imperialisme itu masih cukup kokoh. Tetapi para pejuang dan intelek muda kita tidak pernah putus asa. Roda kebangsaan terus digerakkan di berbagai penjuru yang dipandang memungkinkan untuk mendapatkan kebebasan termasuk melalui Volksraad.

Kebijakan politik etis telah diterapkan sebagai pengaman dari sebuah pertanggungjawaban pemerintah kolonial terhadap negeri jajahan yang rakyatnya sudah lama dibuat menderita. Pintu pendidikan dan politik bagi kaum bumiputera, dibuka untuk memberi kesempatan para pejuang kita untuk mengekspresikan strategi perjuangannya secara lebih demokratis, berbeda dari perjuangan masa-masa sebelumnya. Tetapi semua ini tidak dapat berjalan cepat sebagaimana harapan para pejuang pergerakan kebangsaan. Kekuatan kolonialisme dan imperialisme Belanda tampak masih mampu mengontrol para pejuang kita. Masuknya bumiputera sebagai anggota Volksraad bukan berarti kaum bumiputera diberi hak penuh untuk menyuarakan pendapatnya. Namun setidaknya Volksraad sudah memberikan peluang para wakil Hindia, yang membukakan wawasan mereka perlunya persatuan untuk melakukan gerakan nasional dalam melawan dominasi kolonialisme dan imperialisme Belanda.

Di tengah-tengah roda pergerakan kebangsaan bergesekan dan beradu dengan roda kolonialisme dan imperialisme, Tuhan Yang Maha Kuasa, telah membuat skenario baru, yakni berkobarnya Perang Dunia II. Perang itu pun dengan cepat menjalar ke Indonesia yang ditandai dengan datangnya tentara Jepang yang kemudian ikut menyudahi kemaharajaan Belanda di Indonesia.

Setelah mempelajari materi berikut, silakan jawab pertanyaan berikut di kolom komentar ya, "Tunjukkan secara kritis kaitan antara Sumpah Pemuda dengan penguatan jati diri keindonesiaan?"

 


Featured Post

Hubungan Manusia dan Sejarah dalam Ruang dan Waktu | KD. 3.1 Sejarah Peminatan kelas X

       Manusia dan sejarah tidak dapat dipisahkan. Pentingkah peran manusia dalam sejarah ? bagaimana manusia menjadi penggerak sejarah ? ap...

Postingan Populer