Tampilkan postingan dengan label Sejarah Indonesia kelas 12. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Sejarah Indonesia kelas 12. Tampilkan semua postingan

Senin, 08 Maret 2021

Latihan Soal Ujian Sekolah Sejarah Indonesia 2021


Ujian Sekolah tahun pelajaran 2020 - 2021 akan segera dilaksanakan serentak di Indonesia. Berdasarkan Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang peniadaan Ujian Nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran virus Covid-19. Ujian Sekolah menjadi salah satu indikator kelulusan peserta didik. Persyaratan kelulusan peserta didik, yaitu :

  1. Menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi Covid-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester.
  2. Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik.
  3. Mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

Sebagai persiapan dalam ujian sekolah nanti, berikut latihan soal HOTS mata pelajaran Sejarah Indonesia. Semoga membantu dan bermanfaat dalam mempersiapkan ujian sekolah.

Download Kisi-Kisi Ujian Sekolah Sejarah Indonesia 2021

https://youtu.be/GRNpqzof3D8

 


Selasa, 23 Februari 2021

Mengevaluasi Peran Bangsa Indonesia Dalam Perdamaian Dunia | Kd. 3.8 Sejarah Indonesia XII

 


Konferensi Asia Afrika

Konferensi  Asia  Afrika berlangsung pada tanggal 18 – 24 April 1955 dan dihadiri oleh  29  negara dengan  5 negara sebagai sponsor KAA. Agenda  dalam  Konferensi Asia  Afrika  ini  antara  lain membicarakan  kerjasama ekonomi,  budaya,  hak  asasi manusia  dan  hak menentukan nasib sendiri,  masalah bangsa-bangsa yang belum merdeka, perdamaian dunia dan kerjasama internasional, dan deklarasi  tentang memajukan  perdamaian dunia.

Hasil dari Konferensi Asia Afrika dikenal dengan Dasasila Bandung yang isinya :

  1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam Piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)
  2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa
  3. Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, besar maupun kecil
  4. Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soalan-soalan dalam negari negara lain
  5. menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian ataupun kolektif yang sesuai dengan Piagam PBB 
  6. Tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukannya terhadap negara lain
  7. Tidak melakukan tindakan-tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara
  8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrasi, ataupun cara damai lainnya, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB
  9. Memajukan kepentingan bersama dan kerja sama
  10. Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional.

Misi Garuda

Komitmen  Indonesia  untuk  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial  merupakan amanat  dari  alinea  IV  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun  1945.  Dalam  konteks  internasional,  partisipasi  tersebut  merupakan indikator  penting  dan  konkrit  dari  peran  suatu  negara  dalam  memberikan kontribusi  dalam  menjaga  perdamaian  dan  keamanan  internasional.  Sedangkan dalam  konteks  nasional,  keterlibatan  tersebut  merupakan  sarana  peningkatan profesionalisme  individu  dan  organisasi  yang  terlibat  secara  langsung  dalam operasi internasional. 

Dalam  misinya  menjaga  perdamaian  dunia,  Perserikatan  Bangsa-bangsa  (PBB) punya  Peacekeeping  Operation  (UNPO)  atau  Misi  Pemeliharaan  Perdamaian (MPP). Kontingen Garuda adalah pasukan penjaga perdamaian yang anggotanya diambil dari  militer  Indonesia  yang  bertugas  dibawah  naugan  Perserikatan  Bangsa- bangsa. 

https://www.merdeka.com/dunia/temui-pasukan-al-kontingen-garuda-di-libanon-menlu-jaga-nama-baik-indonesia.html

Selanjutnya silakan download file materi berikut ini :

Modul Sejarah Indonesia XII : Mengevaluasi Perang Bangsa Indonesia Dalam Perdamaian Dunia 

Selamat belajar dan tetap semangat


Senin, 08 Februari 2021

Mengevaluasi Peran Pelajar, Mahasiswa, dan Pemuda Dalam Perubahan Politik dan Ketatanegaraan Indonesia | Kd. 3.7 Sejarah Indonesia Kelas XII

 

Masa Pemerintahan Soeharto

Presiden Soeharto, beliau menjabat Presiden di Indonesia selama 32 Tahun, masa pemerintahan beliau disebut dengan masa Orde Baru, berikut ini kita akan membahas berbagai kebijakan beliau menjelang akhir pemerintahannya untuk memperkuat kedudukannya yaitu :

Jumat, 09 Agustus 2019

G30S/PKI: Latar Belakang, Peristiwa, Tujuan dan Penumpasan

Latar Belakang G30S/PKI


Pemberontakan PKI tanggal 30 September  1965 bukanlah kali pertama bagi PKI. Sebelumnya, pada tahun 1948 PKI sudah pernah mengadakan pemberontakan di Madiun. Pemberontakan tersebut dipelopori oleh Amir Syarifuddin dan Muso. Tujuan dari pemberontakan itu adalah untuk

Rabu, 07 Agustus 2019

Sejarah Pemberontakan Republik Maluku Selatan tahun 1950



Setelah memproklamasikan kemerdekaan, ternyata Indonesia tidak lantas terlepas dari ketegangan-ketengangan antarkelompok masyarakat lho, Beberapa wilayah yang berada di Indonesia menolak untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya Maluku. Kalian tahu kenapa? Nah, di artikel ini kita bahas mengapa beberapa wilayah tersebut tidak setuju dengan
didirikannya NKRI, hingga berujung pemberontakan Republik Maluku Selatan.



Pemberontakan RMS (Sumber: idsejarah.net)


Didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, menimbulkan respon dari masyarakat Maluku
Selatan saat itu. Seorang mantan jaksa agung Negara Indonesia Timur, Mr. Dr. Christian Robert Soumokil, memproklamirkan berdirinya Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950. Hal ini merupakan bentuk penolakan atas didirikannya NKRI, Soumokil tidak setuju dengan penggabungan daerah-daerah Negara Indonesia Timur ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Dengan mendirikan Republik Maluku Selatan, Ia mencoba untuk melepas wilayah Maluku
Tengah dan NIT dari Republik Indonesia Serikat. Berdirinya Republik Maluku Selatan ini langsung menimbulkan respon pemerintah yang merasa kehadiran RMS bisa jadi ancaman bagi keutuhan Republik Indoensia Serikat. Maka dari itu, pemerintah langsung ambil beberapa keputusan untuk langkah selanjutnya.Tindakan pemerintah yang pertama dilakukan adalah dengan menempuh jalan damai. Dr. J. Leimena dikirim oleh Pemerintah untuk menyampaikan permintaan berdamai kepada RMS, tentunya membujuk agar tetap bergabung dengan NKRI. Tetapi, langkah pemerintah tersebut ditolak oleh Soumokil, justru ia malah meminta bantuan, perhatian, juga pengakuan dari negara lain lho, terutama dari Belanda, Amerika Serikat, dan komisi PBB untuk Indonesia.



Presiden RMS Chris Soumokil dalam persembunyiannya di Pulau Seram. (Sumber: pbs.twimg.com)

Ditolaknya mentah-mentah ajakan pemerintah kepada RMS untuk berdamai, membuat pemerintah Indonesia memutuskan untuk melaksanakan ekspedisi militer. Kolonel A.E. Kawilarang dipilih sebagai pemimpin dalam melaksanakan ekspedisi militer tersebut. Kalian tahu ngga beliau itu siapa? Beliau itu adalah panglima tentara dan teritorium Indonesia Timur. Ia dirasa mengerti dan paham bagaimana kondisi Indonesia di wilayah timur.


Akhirnya kota Ambon dapat dikuasai pada awal November 1950. Akan tetapi, ketika melakukan perebutan Benteng Nieuw Victoria, Letnan Kolonel Slamet Riyadi gugur. Namun, perjuangan gerilya kecil-kecilan masih berlanjut di Pulau Seram sampai 1962. Setelah itu, pada tanggal 12 Desember 1963, Soumokil akhirnya dapat ditangkap dan kemudian dihadapkan pada Mahkamah Militer Luar Biasa di Jakarta. Berdasarkan keputusan Mahkamah Militer Luar Biasa, Soumokil dijatuhi hukuman
mati. Nah, setelah RMS mengalami kekalahan di Ambon, serta Soumokil yang telah dijatuhkan hukuman mati, pada akhirnya pemerintahan RMS mulai mengungsi dari pulau-pulau yang di tempati sebelumnya dan membuat pemerintahan dalam pengasingan di Belanda. Sebanyak 12.000 tentara Maluku bersama keluarganya berangkat ke Belanda setahun setelahnya. Pada akhirnya
pemberontakan RMS berhasil dihentikan oleh pemerintah Indonesia.

Pemberontakan PKI Madiun 1948 (Tokoh, Tujuan dan Latar Belakang)


Rolla Fardila, S.Pd.





PKI Madiun (sumber : faktakita.net)




Peristiwa awal terjadinya
pemberontakan PKI Madiun dan siapa yang menjadi dalang dibalik pemberontakan
tersebu? Nah jadi terjadinya pemberontakan PKI di Madiun itu berawal dari upaya
yang dilakukan oleh Amir Syarifuddin untuk menjatuhkan kabinet Hatta.





Nah untuk melancarkan hal tersebut,
tanggal 26 Februari 1948 dia membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) di
Surakarta. FDR sendiri terdiri dari Partai Sosialis Indonesia, PKI, Pesindo,
PBI, dan Sarbupri. FDR memiliki startegi untuk bisa menjatuhkan kabinet Hatta
kala itu. Berikut beberapa strategi yang dilakukan FDR.





Strategi yang diterapkan FDR :





FDR berusaha menumbuhkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah dengan cara melakukan pemogokan umum dan berbagai bentuk pengacauan.





FDR menarik pasukan yang berada
dalam medah perang untuk memperkuat wilayah yang dibinanya.





Madiun dijadikan sebagai basis
pemerintah sedangkan Surakarta dibuat sebagai daerah kacau untuk mengalihkan
perhatian TNI kala itu.





Didalam parlemen, FDR mengusahakan
terbentuknya Front Nasional yang mempersatukan berbagai kekuatan sosial politik
untuk menggulingkan Kabinet Hatta.





FDR sendiri lambat laun melebur
menjadi satu dan dikendalikan oleh PKI, hal itu terjadi sejak Muso kembali dari
Uni Soviet. Setelah itu, PKI menyusun dewan politik dimana Muso diangkat
sebagai ketua sedangkan Amir Syarifuddin sebagai sekretaris pertahanan.





(sumber : ilmusosial.net)




2 tokoh itu kemudian menyebarkan
berbagai propaganda-propaganda di berbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur
yang menjelek-jelekan pemerintah kala itu. Selain itu, mereka juga menyebarkan
program-program yang akan PKI lakukan.





Awal Mula Pemberontakan PKI Madiun 1948





Setelah meyebar berbagai desas-desus
yang menjelek-jelekan pemerintah, selanjutnya PKI kembali membuat kerusuhan
dengan mempertajam persaingan antara TNI yang pro-PKI dan yang pro pemerintah,
dan pada akhirnya terjadilah pemberontakan PKI Madiun (Madiun Affair).





Pasukan pro pemerintah (Divisi
Siliwangi) dan pasukan pro-PKI (divisi IV) saling bentrok. Akhirnya pemerintah
menunjuk Kolonel Gatot Subroto sebagai Gubernur Militer untuk wilayah
Surakarta, Pati, Semarang, dan Madiun pada tanggal 11 September 1948. Setelah
seminggu bentrok, akhirnya pasukan pro-PKI dapat dipukul mundur dari Surakarta
pada tanggal 17 September 1948.





Namun ternyata, serangan yang
dilancarkan di Surakarta itu adalah pengalih perhatian saja. Setelah hampir
semua pasukan di bawa ke Surakarta, membuat Madiun menjadi sangat mudah untuk
dikuasai oleh pihak PKI. Sumarsono dan Letnan Kolonel Dahlan yang notabene
pro-PKI melakukan perebutan kekuasaan di Madiun tanggal 18 September 1948.





Tidak sekedar menguasai saja, tetapi
PKI juga melakukan perbuatan-perbuatan keji seperti mialnya melakukan
penangkapan dna pembunuhan pejabat sipil, militer, dan pemuka agama. Setelah
itu mereka mendirikan pemerintahan Sovier Republik Indonesia di Madiun.





Kudeta tersebut berlangsung ketika
Muso dan Amir Syarifuddin berada di Purwodadi, tak lama setela itu, mereka
berdua menuju ke Madiun untuk mengambil alih pimpinan. Hal itulah yang
menunjukkan bahwa pemberontakan di Madiun 1948 didalangi oleh PKI.





Presiden kita kala itu Ir. Soekarno
mengambil sikap tegas. Dengan memperhatikan suara rakyat, beliau akhirnya
memutuskan untuk membabat habis PKI dengan cara mengepung dan menyerang dari
dua arah. Serangan tersebut dipimpin oleh Kolonel Sadikin dari Divisi Siliwangi
di sebelah barat, sedangkan sebelah timur serangan dipimpin oleh Kolonel
Sungkono.





Rakyat juga tidak diam, mereka
membantu pemerintah untuk merebut kembali kota Madiun. Akirnya tanggal 30
September 1948, kota Madiun berhasil dikuasai oleh TNI. Muso tewas tertembak di
Ponorogo sedangkan Amir Syarifuddin tertangkap di Purwodadi. Setelah itu
dilakukan operasi pembersihan dan operasi dinyatakan selesai.


Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Lainnya


Rolla Fardila, S.Pd.





Hai
semua, kali ini saya ingin berbagi materi tentang Pemberontakan DI/TII di
berbagai wilayah di Indonesia. Pemberontakan DI/TII atau Pemberontakan Darul
Islam/Tentara Islam Indonesia ini terjadi diberbagai wilayah di Indonesia.
Misalnya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan
Aceh. Untuk lebih jelas mengenai apa yang terjadi pada peristiwa ini nanti akan
saya berikan kronologis atau peristiwa terjadinya pemberontakan DI/TII
diberbagai tempat tersebut.





Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo (sumber : idntrust.com)




Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat





Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Tujuan dari pemberontakan itu tidak lain adalah untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. Kronologis pemberontakan ini berawal dari hasil perjanjian Renville yang ditandatangani pada 8 Desember 1947 yang mengharuskan pasukan TNI untuk meninggalkan Jawa Barat dan pergi ke Jawa Tengah.





Namun, pasukan Hisbullah dan
Sabilillah yang dipimpin oleh S.M. Kartosuwiryo tidak mau untuk ikut pergi ke
Jawa Tengah, malahan dia membentuk sebuah pasukan yang mana semuanya dijadikan
sebagai Tentara Islam Indonesia. Markas utama dari pasukan tersebut berada di
Gunung Cepu.





Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat ini bertujuan untuk membangun negara yang berlandaskan Islam dan ingin memisahkan diri dari negara Indonesia, dan pucaknya pada tanggal 7 Agustus 1949 dimana S.M. Kartosuwiryo mengumumkan kalau Negara Islam Indonesia (NII) telah berdiri.





Terdengar kabar kalau Pasukan TNI (Divisi Siliwangi) kembali dari Yogyakarta yang mana membuat NII menjadi terancam, maka dari itu, Divisi Siliwangi tersebut dicegah agar tidak masuk ke Jawa Barat. Nah pada akhirnya terjadilah bentrok antara pasukan DI/TII Kartosuwiryo dengan Divisi Siliwangi.





Pemerintah bereaksi melihat hal tersebut. Awalnya, pemerintah melakukan pendekatan persuasif, yaitu mengajak untuk berunding dan menyelesaikan masalah dengan tanpa senjata. Namun karena tidak terjadi kesepakatan, akhirnya pemerintah bertindak tegas dengan melakukan operasi militer.





Tahun 1960 dilancarkanlah Operasi Pagar Betis di Gunung Geber oleh pasukan TNI dan bantuan rakyat. Operasi tersebut berhasil memukul mundur pasukan Pemberontakan DI/TII Jawa Barat dan akhirnya Kartosuwiryo tertangkap dan dijatuhi hukuman mati.





Pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah





Pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah terjadi setelah masa pengakuan kedaulatan. Walaupun terjadi di tempat yang terpisah, namun saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Amir Fatah, seorang tokoh yang menjadi komandan tempur di Jawa Tengah yang diangkat oleh Kartosuwiryo memimpin pemberontakan tersebut. Untuk meredam pemberontakan tersebut, Divisi Diponegoro membentuk pasukan khusus yang diberi nama Benteng Raiders. Di Kudus dan Magelang, Batalion 426 yang menyatakan diri bergabung dengan DI/TII menjadi masalah yang serius. Nah untuk menumpak pemberontakan tersebut, dibentuklah operasi yang diberi nama Operasi Merdeka Timur dengan Letnan Kolonel Soeharto sebagai pemimpinnya.





Pemberontakan DI/TII di Kalimantan
Selatan





Ibnu Hajar, mantan Letnan dua TNI adalah tokoh penting yang berkaitan
dengan Pemberontakan DI/TII di Kalimantan Selatan ini. Ia membentuk sebuah
gerakan yang diberi nama KRYT (Kesatuan Rakyat yang Tertindas) yang mana
menjadi salah satu gerakan dibawah naungan DI/TII Kartosuwiryo





Gerakan ini sudah banyak membuat
kekacauan di Kalimatan Selatan. Tercatat sejak Oktober 1950 gerakan ini sudah
mengacau dengan menyerang pasukan TNI dan berbuat keributan.





Pemerintah tidak tinggal diam
melihat hal tersebut. Awalnya pemerintah memberikan inisiatif baik yaitu dengan
menyuruh gerakan KRYT untuk menyerahkan diri. Namun justru hal tersebut
dimanfaatkan oleh Ibnu Hajar untuk memperoleh senjata.





Akhirnya pemerintah bertindak tegas
dengan menjalankan operasi militer. Akhirnya, Ibnu Hajar berhasil ditangkap
pada bulan Juli 1963 dan dijatuhi hukuman mati.





Pemberontakan DI/TII di Sulawesi
Selatan





Pemberontakan DI/TII di Sulawesi
Selatan ini sudah terjadi sejak tahun 1952 dengan Kahar Muzakar sebagai
pemimpinnya. Awal mula munculnya DI/TII di Sulawesi Selatan adalah ketika Kahar
Muzakar menempatkan laskar-laskar rakyat Sulawesi Selatan ke dalam APRIS
(Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat). Ia berkeinginan untuk menjadi
pemimpin APRIS di wilayah Sulsel.





Untuk menjalankan keinginannya
tersebut, ia menuliskan surat ke pemerintah pusat pada tanggal 30 April 1950.
Namun, usulannya tersebut ditolak oleh pemerintah pusat dengan alasan
menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kebijakan pemerintah tersebut
membuat Kahar Muzakar tidak puas, dan pada tanggal 17 Agustus 1951 ia beserta
pasukannya melarikan diri ke hutan.





Pada tahun selanjutnya, Kahar
Muzakar menyatakan kalau Sulawesi Selatan telah menjadi anggota dari DI/TII.
Pemerintah bereasksi dengan melakukan operasi militer. Pada akhirnya, pada
bulan Februari 1965 Kahar Muzakar berhasil ditembak mati dan bulan Juli 1956
orang kedua setelahnya bisa ditangkap. Hal itu mengakhiri Pemberontakan DI/TII
di Sulawesi Selatan.





Pemberontakan DI/TII di Aceh





Daud Beureueh, adalah sosok penting dalam pemberontakan DI/TII di Aceh
ini. Daud Beureueh menjadi pemimpin dari pasukan Aceh semasa perang
kemerdekaan. Semula Aceh yang dijadikan sebagai daerah istimewa, diturunkan
statusnya menjadi keresidenan di bawah provinsi Sumatra Utara. Hal itu ditentang
oleh Daud Beureueh.





Selanjutnya, Ia memproklamirkan
kalau Aceh menjadi bagian dari DI/TII dibawah pimpinan Kartosuwiryo. Pemerintah
bereaksi dengan mengadakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan persuasif dan operasi
militer.





Akhirnya, pemerintah berhasil mengambil hati rakyat Aceh dan pada akhirnya Daud Beureueh diberi Amnesti dengan catatan bersedia kembali ke tengah masyarakat. Hal itulah yang menandai berakhirnya pemberontakan DI/TII di Aceh.


Latar Belakang Pemberontakan APRA tahun 1950


Rolla Fardila, S.Pd.





Setelah Indonesia melangsungkan proklamasi kemerdekaan pada
tahun 1945, tidak lantas membuat Indonesia langsung terbebas dari berbagai
macam peperangan. Oke, di sini kita akan membahas tentang latar belakang
pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) nih.





Pasukan APRA dipimpin oleh Raymond Westerlin (Sumber: slideshare.net)




Jadi
peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh APRA ini meletus pada 23 Januari
1950 di Bandung. Pada saat itu APRA melakukan serangan dan menduduki Kota Bandung.
RG Squad pastinya bertanya-tanya apa sih penyebabnya? Nah latar belakang
pemberontakan APRA ini dipicu oleh adanya friksi dalam tubuh Angkatan Perang
Republik Indonesia Serikat (APRIS). Friksi yang terjadi itu antara tentara
pendukung unitaris (TNI) dengan tentara pendukung federalis (KNIL/KL).





Kalian
tahu? Pemberontakan APRA ini menjadi tragedi politik dan ideologis nasional,
tepatnya di masa perjuangan Republik Indonesia dalam mempertahankan
kemerdekaan. APRA sendiri dipimpin oleh Raymond Westerling dan memiliki 800
serdadu bekas KNIL. Gerakan yang dipimpin oleh Raymond Westerling ini berhasil
mengusai markas Staf Divisi Siliwangi, sekaligus membunuh ratusan prajurit
Divisi Siliwangi.





sumber : Blog Ruangguru.com




Setelah
mengusasi Siliwangi, Westerling bekerja sama dengan Sultan Hamid II
merencanakan untuk menyerang Jakarta. Tujuannya adalah untuk menculik dan membunuh
menteri-menteri Republik Indonesia Serikat (RIS) yang saat itu tengah
bersidang. Tapi usaha yang direncanakan oleh Westerling itu bisa digagalkan
lho. Semuanya itu berkat pasukan APRIS. APRIS mengirimkan kesatuan-kesatuannya
yang berada di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Perdana Menteri RIS pada waktu
itu Drs. Moh. Hatta, melakukan perundingan dengan Komisaris Tinggi Belanda
dalam merespon hal tersebut.





Perdana Menteri RIS, DRS. Moh. Hatta (Sumber: infobiografi.com)




Nah, berkat perundingan yang diadakan oleh Drs. Moh. Hatta
dengan Komisaris Tinggi Belanda, akhirnya Mayor Jenderal Engels yang merupakan
Komandan Tinggi Belanda di Bandung, mendesak Westerling untuk meninggalkan Kota
Bandung. Berkat hal itu, APRA pun berhasil dilumpuhkan oleh pasukan APRIS.





Jadi begitulah latar belakang pemberontakan APRA di Indonesia Squad. Berkat tindakan Raymond Westerling ini, rakyat semakin menuntut untuk mengembalikan Indonesia ke bentuk negara kesatuan.


Selasa, 06 Agustus 2019

Latar Belakang Pemberontakan Andi Azis tahun 1950


Rolla Fardila, S.Pd.





Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan terjadi beberapa kali pemberontakan. Setelah pemberontakan yang dilakukan oleh APRA pada 23 Januari 1950, terjadi lagi pemberontakan Andi Azis pada April 1950. Kira-kira bagaimana ya latar belakang hal ini bisa terjadi? Baca lengkapnya di bawah ini !





Andi Azis, pemimpin pasukan pemberontakan Andi Azis (Sumber: Ilmusiana.com)




Jadi
pada awal April 1950, pemberontakan Andi Azis terjadi di Makassar, Ujung
Pandang, Sulawesi Selatan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Kapten Andi Azis sendiri,
Ia merupakan mantan perwira KNIL dan baru diterima masuk ke dalam APRIS. Andi
Azis bersama gerombolannya ingin mempertahankan Negara Indonesia Timur. Selain
itu, hal ini juga dilatarbelakangi oleh penolakan terhadap masuknya anggota TNI
ke dalam bagian APRIS.





Pada
5 April 1950, gerombolan Andi Azis mulai melancarkan serangan
. Mereka menyerang serta menduduki tempat-tempat penting,
selain itu mereka juga menawan seorang Panglima Teritorium Indonesia Timur,
yaitu Letnan Kolonel A.J. Mokoginata. Mengetahui hal tersebut, pemerintah
kemudian mengeluarkan ultimatum sebagai bentuk reaksi atas kejadian tersebut
pada tanggal 8 April 1950.





Ultimatum
yang dilayangkan isinya memerintahkan kepada Andi Azis untuk melaporkan diri
sekaligus harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ke Jakarta, Andi Azis
diberi waktu selama 4 hari. Selain itu Andi Azis juga diminta untuk menyerahkan
senjata beserta menarik pasukannya, dan diminta untuk membebaskan para sandera.





Pasukan Pemberontakan Andi Azis (Sumber: manado.tribunnews.com)




Reaksi
dari Andi Azis seperti apa? Ternyata Andi Azis sama sekali tidak menggubris
ultimatum tersebut. Nah, karena Andi Azis tidak menggubris, maka
pemerintah langsung bereaksi dengan mengirim pasukan-pasukan ekspedisi. Pasukan
ekspedisi mendarat di Makassar pada tanggal 26 April 1950 di bawah pimpinan
Kolonel Alex Kawilarang
, pada saat itu terjadilah pertempuran.





Beberapa
bulan kemudian tepatnya pada 5 Agustus 1950, pasukan Andi Azis secara tiba-tiba
mengepung markas staf Brigade 10/Garuda Mataram di Makassar. Pengepungan itu
tidak berangsur lama, pasukan TNI kemudian berhasil memukul mundur pasukan
pemberontakan itu. Setelah bertempur selama 2 hari, KNIL/KL (pasukan pendukung
Andi Azis) meminta berunding dengan TNI.





Sumber : Blog Ruangguru.com




Begitulah latar belakang dibalik terjadinya pemberontakan Andi Azis. Pada akhirnya pihak pemerintah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan hasil perundingan dengan pihak KNIL.


Latar Belakang dan Tujuan Pemberontakan PRRI/Permesta tahun 1958

Hai, kalian tahu nggak apa itu pemberontakan PRRI/Permesta ? Peristiwa ini merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting lho bagi bangsa Indonesia. Ada beberapa hal yang menjadi pemicunya, misalnya ketidakharmonisan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terutama di daerah Sumatera dan Sulawesi. Hal itu merupakan akibat dari masalah otonomi daerah serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Pemberontakan PRRI/Permesta (sumber: lampungsai.com)

PRRI adalah singkatan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, sementara Permesta adalah singkatan dari Perjuangan Semesta atau Perjuangan Rakyat Semesta. Pemberontakan keduanya sudah muncul saat menjelang pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949. Akar masalahnya yaitu saat pembentukan RIS tahun 1949 bersamaan dengan dikerucutkan Divisi Banteng hingga hanya menyisakan 1 brigade saja. Kemudian, brigade tersebut diperkecil menjadi Resimen Infanteri 4 TT I BB. Kejadian itu membuat para perwira dan prajurit Divisi IX Banteng merasa kecewa dan terhina, karena mereka merasa telah berjuang hingga mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan Indonesia. Selain itu, ada pula ketidakpuasan dari beberapa daerah seperti Sumatera dan Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kondisi ini pun diperparah dengan tingkat kesejahteraan prajurit dan masyarakat yang sangat rendah. Akibat adanya berbagai permasalahan tersebut, para perwira militer berinisiatif membentuk dewan militer daerah, sebagai berikut:

sumber : Blog Ruangguru.com

Selanjutnya membentuk Dewan Perjuangan dan sekaligus tidak mengakui kabinet Djuanda, maka terbentuklah kabinet PRRI. Pada tanggal 9 Januari 1958 para tokoh militer dan sipil mengadakan pertemuan di Sungai Dareh, Sumatera Barat. Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah pernyataan berupa “Piagam Jakarta” dengan isi berupa tuntutan agar Presiden Soekarno bersedia kembali kepada kedudukan yang konstitusional, serta menghapus segala akibat dan tindakan yang melanggar UUD 1945 dan membuktikan kesediaannya itu dengan kata dan perbuatan. Selanjutnya Letnan Kolonel Ahmad Husein pada tanggal 15 Februari 1958 memproklamirkan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dengan perdana menteri Syafruddin Prawiranegara. Hal ini merupakan respon atas penolakan tuntutan yang diajukan oleh PRRI. Pada saat dimulainya pembangunan pemerintahan, PRRI mendapat dukungan dari PERMESTA dan rakyat setempat. Dengan bergabungnya PERMESTA dengan PRRI, gerakan kedua kelompok itu disebut PRRI/PERMESTA.

Untuk menumpas pemberontakan, pemerintah melancarkan operasi militer gabungan yang diberi nama Operasi Merdeka, dipimpin oleh Letnan Kolonel Rukminto Hendraningrat. Operasi ini sangat kuat karena musuh memiliki persenjataan modern buatan Amerika Serikat. Terbukti dengan ditembaknya Pesawat Angkatan Udara Revolusioner (Aurev) yang dikemudikan oleh Allan L. Pope seorang warga negara Amerika Serikat. Akhirnya, pemberontakan PRRI/Permesta baru dapat diselesaikan pada bulan Agustus 1958, dan pada tahun 1961 pemerintah membuka kesempatan bagi sisa-sisa anggota
Permesta untuk kembali Republik Indonesia.

Featured Post

Hubungan Manusia dan Sejarah dalam Ruang dan Waktu | KD. 3.1 Sejarah Peminatan kelas X

       Manusia dan sejarah tidak dapat dipisahkan. Pentingkah peran manusia dalam sejarah ? bagaimana manusia menjadi penggerak sejarah ? ap...

Postingan Populer